Ketua DPRD: Lanjutkan Pembangunan Dompak

Jumat, 13 Mei 2011 11:37 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Nur Syafriadi, mendorong pemerintah provinsi setempat tidak ragu-ragu dalam melanjutkan pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak, Tanjungpinang.

"Dengan memiliki niat yang baik, seharusnya pemerintah tidak perlu ragu melanjutkan pembangunan di Dompak," ujar Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Nur Syafriadi, Jumat, di Tanjungpinang.

Nur mengemukakan, DPRD Kepri telah berulang kali memberi dukungan kepada pemerintah melanjutkan kembali pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak, namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Kontraktor yang melanggar ketentuan dalam melaksanakan beberapa paket pekerjaan di Pulau Dompak harus dikenakai sanksi.

Proyek pembangunan pusat Pemerintahan Kepri yang menelan anggaran tahu jamak sekitar Rp1,3 triliun dikerjakan sejak tahun 2007, dan belum selesai pada akhir tahun anggaran 2010.

Sebagian proyek belum selesai antara lain, pembangunan gorong-gorong, jembatan 1 penghubung Tanjungpinang-Pulau Dompak dan Kantor Pemerintahan Kepri.

"Kami minta pemerintah memberi sanksi terhadap kontraktor yang nakal," ucap Nur.

Ia mengatakan, proses pembangunan di Dompak terpaksa dihentikan akibat beberapa proyek tidak diselesaikan tepat waktu. DPRD Kepri khawatir proyek itu melanggar hukum jika tetap dianggarkan pada APBD tahun 2011.

Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai wajar terhadap beberapa proyek yang telah selesai dibangun di Pulau Dompak. Namun, BPK tidak dapat mengaudit atau memberi rekomendasi terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan.

Pemprov, kata Ketua DPRD Kepri, harus berhati-hati dalam melanjutkan proyek tersebut dengan transparan dan memberi laporan secara berkala kepada Dewan

Selama ini, pemerintah memberi laporan atas hasil pembangunan di Pulau Dompak, namun tidak dilakukan secara berkala.

Jika memungkinkan, proyek itu akan dilanjutkan pada anggaran perubahan tahun 2011.

"Masyarakat Kepri akan mengalami kerugian yang besar jika proyek tersebut tidak dilanjutkan karena anggaran yang terkuras sangat besar," katanya.

(ANT-NP/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.