Muhammadiyah minta PBB hentikan standar ganda terkait perang Palestina

Padang (ANTARA) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta PBB dan sejumlah negara di dunia menghentikan standar ganda terkait perang yang terjadi di Palestina.

"Dunia, PBB, dan negara-negara besar sudah seharusnya menghentikan ambigu dan sikap standar gandanya dalam menegakkan perdamaian dan segera menghentikan perang di Palestina," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu.

Tidak hanya masalah standar ganda dan sikap ambigu, Haedar Nashir mendorong semua pihak untuk menyerukan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak bagi Palestina, terutama dari jajahan Israel.

Menurut dia, untuk mencari solusi bagi kedua negara maka harus menempatkan Palestina dan Israel sebagai negara yang sama-sama berdaulat. Untuk sampai pada tahap itu, maka harus ada keberanian PBB mengeksekusi Palestina sebagai negara berdaulat.

"Kemudian untuk persoalan lain dapat dicarikan solusi pada meja perundingan," saran dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan sejak awal perang di Palestina harus dilihat dari sisi amanat konstitusi yang menyebutkan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa,dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Jadi, kalau kita lihat apa yang dilakukan Israel itu adalah menjajah tanah Palestina," kata Anwar Abbas.

Oleh karena itu, katanya, merujuk amanat konstitusi tersebut maka Indonesia secara tegas harus memprotes tindakan Israel dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Bahkan, papar dia, tindakan yang dilakukan Israel dinilai sudah melampaui batas kewajaran, di luar rasa peri kemanusiaan, dan peri keadilan. Menyikapi situasi tersebut ia meminta dan mendorong umat Islam di Indonesia maupun dunia bersatu melawan tindakan Israel.

Tidak hanya umat Islam, Anwar Abbas mengajak semua negara yang antipenjajahan dan kekerasan bersama-sama mendesak Israel berunding dan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka.

Apabila langkah tersebut tidak dilakukan, katanya, maka MUI menyakini upaya perdamaian di tanah Palestina akan sulit diwujudkan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas pengiriman bantuan kemanusiaan dari Pemerintah RI untuk warga Palestina di Gaza, antara lain berupa alat kesehatan dan makanan seberat total 51,5 ton.

"Alhamdulillah bantuan Indonesia untuk Palestina akan segera diberangkatkan menuju Bandara El Arish Mesir dan diteruskan ke Gaza," kata Jokowi saat agenda pelepasan pengiriman bantuan di Base Ops Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur di Jakarta, Sabtu pagi.

Ia mengatakan bantuan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang logistik lainnya seberat total 51,5 ton itu merupakan tahap pertama bantuan yang dikirim Pemerintah RI ke Gaza.

Ia mengatakan bantuan itu diangkut menggunakan tiga pesawat, meliputi dua pesawat C-130 Hercules bernomor ekor A-1327 dan A-1328 berasal dari Skadron Udara 31 dan Skadron Udara 32 TNI AU, serta satu pesawat sewa Boing 737 Garuda Indonesia.

Dia mengatakan bantuan tersebut bukan hanya dari Pemerintah RI, tetapi juga masyarakat dunia usaha yang disalurkan melalui lembaga kemanusiaan, seperti Baznas, PMI, dan Kita Bisa.

"Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan, karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima harus sesegera mungkin dihentikan," katanya.

Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan kembali bahwa Indonesia akan terus bersama dalam perjuangan Bangsa Palestina.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PP Muhammadiyah minta PBB hentikan standar ganda soal perang Palestina