Pemerintah siap cabut status KEK yang tidak optimal

Jakarta (ANTARA) - Sesmenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan siap mencabut status KEK yang tidak optimal mencapai target investasi.

"Sesuai arahan Presiden, kita akan evaluasi kalau sampai tahun depan ada yang tidak signifikan pertumbuhan investasinya, kita harus cabut. Cabut dari status KEK," kata Susiwijono yang juga menjabat Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta, Jumat.

Saat ini terdapat 20 kawasan yang telah ditetapkan sebagai KEK yang terdiri dari 10 KEK Industri dan 10 KEK Pariwisata, di antaranya yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Galang Batang.

"Cabut dari KEK bukan berarti ditutup industrinya, nanti kan bisa jadi PSN (Proyek Strategis Nasional) biasa. KEK kan dapat segalanya. Kalau dicabut dia masih sebagai PSN atau kawasan lain atau apa. Kami sedang evaluasi, akhir tahun ini mungkin ada hasil evaluasi," kata Susiwijono.

Susiwijono menyampaikan, pengembangan KEK terus berjalan. Dari 20 KEK tersebut berhasil mencapai realisasi investasi pada triwulan III 2023 saja sebesar Rp35,71 triliun atau 25 persen dari kumulatif investasi dan telah mampu membuka lapangan kerja sebanyak 31.557 orang atau 36 persen dari kumulatif tenaga kerja. Sedangkan tambahan ekspor juga mencapai Rp8,15 triliun pada triwulan III 2023.

Adapun capaian kumulatif sampai triwulan III 2023 yaitu realisasi investasi KEK sebesar Rp140 triliun dan lapangan kerja sebanyak 86.273 orang.

Sementara itu, untuk 2023, target realisasi investasi KEK sebesar Rp62,2 triliun dan target pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 69.763 orang.

Susiwijono menambahkan, memang ada beberapa KEK yang berada di Indonesia Timur sedang ditinjau dan dievaluasi oleh pemerintah. Ia juga berharap akan ada investasi baru yang masuk ke KEK tersebut.

"Mereka investasinya terus nambah, cuma harus kita kasih target. Kalau target tidak terpenuhi, kita review. Cuma kalau bisa KEK sayang kalau kita cabut, karena gak mudah bikin KEK. Sebab satu KEK itu satu Peraturan Pemerintah khusus menetapkan KEK dan satu Keputusan Presiden untuk menetapkan dewan kawasan KEK. Jadi gak mudah bikin KEK," ujar Susiwijono.

 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah evaluasi dan siap cabut status KEK yang tak optimal