DPRD Bintan Minta Pemkab Tunjuk Pengganti RT/RW

Kamis, 9 Juni 2011 22:29 WIB

Ketua Komisi I DPRD Bintan, Manimpo Simamora. (kepri.antaranews.com/Henky Mohari)

Tanjungpinang (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau meminta pemerintah daerah menunjuk pengganti Ketua RT dan RW Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Telok Sebong, yang secara serentak mengundurkan diri akibat tidak dapat bekerja sama dengan lurah setempat.

"Kami minta pemerintah daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan menunjuk secepatnya pengganti sementara Ketua RW dan RT yang mengundurkan diri agar pelayanan masyarakat tidak terganggu," kata Ketua Komisi I DPRD Bintan, Manimpo Simamora usai berdialog dengan mantan Ketua RT/RW yang mengundurkan diri beserta lurah di Tanjungpinang, Kamis.

Simamora mengatakan, permasalahan antara Ketua RT/RW dengan lurah telah diselesaikan dengan baik dan segera dicari jalan keluarnya agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat.

"Pelayanan masyarakat pada tingkat bawah harus tetap berjalan, jangan sampai akibat tidak ada RT/RW, warga yang membutuhkan pelayanan malah terlantar," katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, pejabat lurah juga diharapkan tinggal di tempat tugas agar komunikasi dengan warga tidak putus walaupun jam kerja hanya sampai pukul 16.00 WIB dari Senin hingga Jumat.

Lurah Kota Baru tinggal di Kota Tanjungpinang yang berjarak sekitar 60 km dari tempatnya bertugas.

"Idealnya pejabat kelurahan tinggal di tempat bertugas, agar komunikasi tidak terputus," katanya.

Sementara itu, Ketua RT 03/02 Kota Baru, Ikhsan mengatakan keputusan mengundurkan diri itu akibat aspirasi masyarakat tidak digubris dan dianggap oleh lurah tidak bisa bekerja sama.

"Secara pribadi kami tidak ada masalah meski dianggap sudah tidak bekerja sama sementara kebijakan-kebijakan lurah pun kami nilai tidak sesuai," katanya.

Ikhsan juga menyebutkan, banyak persoalan lain yang menyebabkan Ketua RT/RW mengundurkan diri, seperti warga diberatkan dengan biaya pembuatan surat tanah, pembuatan KTP yang dipersulit dan biaya yang dikenakan kepada warga yang membutuhkan surat keterangan domisili.

"Sebenarnya banyak persoalan lain, namun kami masih menjaga karena sama juga kami menampar diri sendiri jika membuka semua kepada publik," ujarnya.
(ANT-HM/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.