Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, melibatkan pihak swasta dalam upaya menurunkan angka stunting di daerah itu.
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid di Batam, Selasa, mengatakan pihaknya juga memberikan penghargaan kepada perusahaan swasta yang telah berpartisipasi dalam program bapak asuh anak stunting (BAAS) melalui kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR).
Berdasarkan data, setiap tahunnya angka stunting di Kota Batam mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 jumlah angka stunting sebanyak 3.876 atau 7,21 persen, tahun 2021 berjumlah 3.367 atau 6,02 persen dan di tahun 2022 turun menjadi 1.331 atau 2,42 persen.
“Alhamdulillah pada tahun 2023 ini angka stunting di Kota Batam kembali turun di angka 1.207 atau 1,90 persen. Ini berkat CSR dari perusahaan-perusahaan di Kecamatan Batuampar karena dari 112 angka anak stunting pada tahun 2022, turun menjadi 76 anak penderita stunting. Semoga di tahun 2024 tidak ada lagi kasus stunting,” ujar Jefridin.
Ia menjelaskan perusahaan yang menjadi BAAS bagi 20 anak di Kelurahan Tanjungsengkuang selama 6 bulan, dengan bantuan berupa paket makanan cegah stunting seharga Rp840 ribu per bulan.
Menurutnya langkah memberikan bantuan berupa paket makanan bergizi ini merupakan yang tepat, karena tepat sasaran dan asupan sesuai dengan kebutuhan anak stunting.
“Terimakasih kepada perusahaan CSR untuk memberikan kehidupan yang sehat bagi generasi penerus bangsa. Ini langkah tepat memberikan barang yang dibutuhkan sehingga memang betul tepat sasaran,” kata dia.
Pemerintah dalam menangani stunting dibuktikan dengan berhasilnya Pemkot Batam menerima penghargaan berupa dana insentif fiskal kategori penurunan angka stunting dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6,2 miliar.
“Batam ini luar biasa, tepatnya pada 9 November 2023, Pemkot Batam juga menerima insentif fiskal dari Pemerintah Pusat karena berhasil menangani kemiskinan ekstrem, juga menerima insentif fiskal sebesar Rp6,2 miliar,” jelas Jefridin.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanjungsengkuang Batam dr. Denny Zulia menyampaikan peran CSR pihak swasta terhadap kesehatan anak di Kecamatan Batuampar sangat besar, dengan mendukung program prioritas nasional menekan angka stunting.
“Semoga program ini terus berlanjut, nanti kita akan validasi kembali ke lapangan melihat kembali anak-anak kita. Mudah-mudahan di tahun 2024 angka ini kembali menurun,” katanya.
Baca juga:
Pemkab Natuna minta desa alokasikan anggarkan program pencegahan kekerasan anak
Pemkot Tanjungpinang salurkan BLT sebesar Rp550 ribu kepada warga tak mampu
BPS Kepri : Hasil sensus pertanian jadi landasan membangun daerah
Berita Terkait
Pertamina terus awasi penyaluran BBM subsidi di Kepri
Jumat, 3 Mei 2024 19:10 Wib
Polsek Bandara Batam gagalkan pengiriman tiga calon PMI ilegal
Jumat, 3 Mei 2024 18:22 Wib
Pemkab Natuna bayarkan biaya transportasi pasien dirujuk ke luar daerah
Jumat, 3 Mei 2024 17:05 Wib
KPU Kepri tetapkan caleg terpilih DPRD Natuna, ini daftarnya
Jumat, 3 Mei 2024 15:31 Wib
Polda Kepri gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia lewat perairan Pecong
Jumat, 3 Mei 2024 15:09 Wib
KPU Kepri sebut caleg terpilih wajib lapor LHKPN 21 hari sebelum dilantik
Jumat, 3 Mei 2024 14:39 Wib
Dua kota di Kepri belum tetapkan anggota DPRD terpilih
Jumat, 3 Mei 2024 9:51 Wib
DPRD Kepri sebut rekomendasi BPK harus tuntas 60 hari
Jumat, 3 Mei 2024 9:01 Wib
Komentar