BPS Kepri : Hasil sensus pertanian jadi landasan membangun daerah

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Darwis Sitorus mengatakan rilis hasil sensus pertanian 2023 (ST2023) tahap I bisa menjadi landasan kebijakan pembangunan bagi pemerintah daerah setempat.

"Rilis ini merupakan tahap pertama yang memuat karakteristik umum pertanian di Kepri. Sementara hasil rincinya, akan kami sampaikan pada April 2024," katanya saat menyampaikan rilis hasil pencacahan lengkap ST2023 tahap I di kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Darwis mengatakan sensus pertanian digelar setiap 10 tahun, yang mana terakhir dilakukan pada tahun 2013.

Ia memaparkan ada tujuh subsektor yang didiseminasi pada sensus pertanian tahun ini, di antaranya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian.

"Kemudian variabel-variabel yang didiseminasikan, terdiri dari usaha pertanian dan rumah tangga usaha pertanian (RTUP), demografi pengelola usaha pertanian, lahan yang dikuasai, petani gurem, petani milenial, urban farming, dan komoditas utama" papar Darwis.

Berdasarkan hasil pencacahan, kata dia, jumlah usaha pertanian di Kepri pada tahun 2023 adalah sebesar 81.135, mengalami penurunan 1,14 persen dibanding tahun 2013 yang sebesar 82.074. Jenis usaha pertanian pada ST2023 terdiri atas usaha pertanian perorangan (UTP), perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB), dan usaha pertanian lainnya (UTL).

Menurutnya UTP di Kepri tahun 2023 sebanyak 81.006 unit, berkurang 1,25 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 82.028 unit. UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Karimun dengan jumlah 18.939 unit atau 23,38 persen dari UTP di Kepri.

"UTP paling sedikit terdapat di Kota Tanjungpinang dengan jumlah 2.520 unit atau 3,11 persen dari UTP di Kepri," paparnya.

Selanjutnya, UPB di Kepri tahun 2023 sebanyak 33 unit, turun 8,33 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 36 unit. UPB paling banyak terdapat di Kota Batam dengan jumlah 14 unit atau 42,42 persen dari UPB di Kepri. Kabupaten Natuna merupakan Kabupaten yang tidak memiliki UPB.

Terakhir, lanjutnya, UTL di Kepri tahun 2023 sebanyak 96 unit, bertambah 86 unit (860 persen) dari tahun 2013 yang sebanyak 10 unit.

"UTL paling banyak terdapat di Kabupaten Natuna dengan jumlah 36 unit atau 37,50 persen dari UTL di Kepri. Selanjutnya, UTL paling sedikit terdapat di Kota Batam dengan jumlah satu unit atau 1,04 persen," ungkapnya.

Sementara, Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara mengapresiasi hasil Sensus Pertanian 2023 yang disampaikan BPS.

Menurutnya hal ini sejalan dengan upaya Pemprov Kepri yang saat ini sedang dalam persiapan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Oleh sebab itu, hadirnya data ini tentu akan mendukung upaya perbaikan kebijakan terkait pertanian di Kepri," ucapnya.

Sekda pun menugaskan beberapa OPD yang bersentuhan langsung dengan data sensus pertanian agar dapat menggunakan data itu dalam rangka mendukung kebijakan daerah.

Data ini tidak hanya jadi landasan kebijakan, tapi perlu dijaga dari waktu ke waktu terkait dinamisnya perkembangan daerah.

"Kemudian penyelesaian kemiskinan ekstrem juga perlu diperhatikan, karena daerah kita didominasi nelayan. Data terkait hasil perikanan akan menjadi bagian penyusunan kebijakan," demikian Adi.