Pemda Seharusnya Aktif Minta Dana Kawasan Bebas

Senin, 4 Juli 2011 00:14 WIB

Batam (ANTARA News) - Badan Pengusahaan dan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, bersama pemerintah daerah setempat seharusnya proaktif meminta pemerintah pusat menerbitkan peraturan alokasi anggaran kawasan tersebut, kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis.

Harry di Batam, Minggu, mengatakan, hingga kini di pos APBN, Badan Pengusahaan (BP) dan Dewan Kawasan (DK) Batam, Bintan, Karimun belum mendapat alokasi anggaran.

"Karena itu, BP bersama DK Batam, Bintan, Karimun dan pemerintah setempat harus proaktif agar mendapatkan pengalokasian dana dalam pos APBN untuk mengembangkan kawasan tersebut," kata dia.

Menurut Harry, anggaran tersebut akan menjadi dasar DPR mengakomodasi atau mengamanatkan pengalokasian anggaran BP Batam Bintan Karimun di APBN.

Bila pemerintah setempat tidak proaktif, kata dia, maka DPR juga kesulitan memperjuangkan dana tersebut.

"Saya sudah memperjuangkan, tetapi seharusnya BP-DK Batam, Bintan dan Karimun mengajukan anggaran ke pemerintah pusat dengan ditembuskan ke Komisi XI dan Komisi VI. Jadi biar pemerintah menyiapkan PP dan kami bisa mendorongnya," kata Harry.

Diakui Harry, harus ada peraturan pemerintah agar DPR bisa memperjuangkan anggaran bagi BP-DK Batam, Bintan dan Karimun.

Sejak dulu, kata dia, pemerintah pusat berjanji merevisi aturan tentang pendanaan BP dan DK Batam, Bintan,serta Karimun, namun hingga belum terealisasi karena pemerintah daerah kurang proaktif.

"Belum ada perubahan. Selama belum ada perubahan peraturan pemerintah, maka tidak akan ada anggaran untuk BP dan DK Batam, Bintan mauoun Karimun," tegas dia.

Menurut Harry, hingga saat ini hanya BP Batam yang sudah mendapat anggaran pusat.

"Dana dari pusat tahun ini sekitar Rp180 miliar. Itu hanya untuk BP Batam selaku Badan Otorita di Batam bukan sebagai lembaga yang mengurusi kawasan bebas," kata Harry.

(ANT-L/A013/Btm3)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.