Karimun (ANTARA News) - Anggota DPRD Karimun, Jamaluddin berpendapat
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, memerlukan pelabuhan
lintasbatas sebagai satu-satunya pintu kedatangan maupun keberangkatan
orang dan barang dari dan ke Indonesia serta luar negeri.
"Pelabuhan lintasbatas diharapkan bisa menekan ancaman terhadap
stabilitas keamanan dari eksternal, penyelundupan orang dan barang
terlarang, maupun pencurian sumber daya alam, yang sampai saat ini marak
terjadi di perairan Karimun," ucap Jamaluddin, melalui ponselnya dari
Jakarta, Kamis.
Jamaluddin mengakui upaya pengamanan wilayah perbatasan dengan Malaysia
dan Singapura di wilayah Karimun sebagai "Gerbang Barat Indonesia" sudah
dilakukan pemerintah pusat dengan melibatkan berbagai unsur
lintasintitusi.
"Namun upaya pengamanan tersebut belum optimal. Buktinya dari dulu
sampai sekarang tidak sedikit tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke
Malaysia dan Singapura maupun kembali ke tanah air melalui jalur ilegal,
menggunakan perairan Karimun," ujarnya.
Selain itu, meski institusi yang memiliki kewenangan penuh untuk
melakukan pengawasan ekspor dan impor barang hampir setiap bulan selalu
melakukan penangkapan aktivitas ekspor dan impor ilegal.
"Meski begitu ternyata tidak pernah membuat nyali para penyelundup ciut,
karena berpendapat yang berhasil dicegah hanyalah kegiatan pengusaha
yang tidak pernah berkompromi dengan petugas sebelumnya," katanya.
Menurut dia, penilaian negatif yang muncul, ketika pihak berwenang
melakukan pengawasan orang, lalulintas barang dan pengamanan tidak
optimal.
"NKRI telah memagari beranda terdepannya dengan material yang rapuh,
buktinya ya itu tadi wilayah Karimun sudah sejak lama dijadikan gerbang
kedatangan maupun keberangkatan TKI ilegal, pusat transit dan bongkar
muat sebagian besar barang terlarang dari luar negeri yang dipasok
secara ilegal, termasuk uang palsu," paparnya.
Masih menurut dia, sarana transportasi yang sering digunakan oleh para
pelaku mendukung kegiatan ilegal, mengunakan kapal ekspor ikan, trip
terakhir kapal penumpang dari negara tetangga dan speedboat bermesin
ganda.
"Saya keberatan aktivitas ilegal masuk maupun keluar, barang serta orang
disebut sebagai penyelundupan, karena kuat dugaan kegiatan tersebut
mendapat restu dari oknum petugas tertentu,' katanya.
Bila tidak, sergahnya, mustahil kegiatan ilegal itu bisa berlangsung
sejak lama, dilakukan secara terang-terangan pada tempat dan waktu serta
pelaku yang sama.
Dirinya yakin keberadaan pelabuhan lintasbatas akan bisa memperkecil kegiatan ilegal itu.
Ditanya wilayah atau pulau mana yang paling cocok dijadikan sebagai
lokasi pendirian pelabuhan lintas batas, menurut dia, adalah Pulau
Karimun Anak.
(ANT-HAM/Btm1)
Berita Terkait
Kemenhub dorong standardisasi layanan badan usaha pelabuhan lewat "INAOPS"
Kamis, 17 Oktober 2024 23:23 Wib
Dispar: BVK memperkuat posisi Kepri jadi destinasi pariwisata perbatasan
Kamis, 17 Oktober 2024 16:53 Wib
KPU Karimun: "Sejahtera, Maju, Berdaya Saing" jadi tema debat pilkada
Kamis, 17 Oktober 2024 16:07 Wib
Polres Karimun: Kebijakan BVK dukung perekonomian
Kamis, 17 Oktober 2024 8:33 Wib
Timnas Indonesia akan balas kekalahan atas China di pertemuan kedua
Rabu, 16 Oktober 2024 15:35 Wib
BPJS Kesehatan Batam sebut 135 FKTP siap layani peserta JKN
Rabu, 16 Oktober 2024 7:12 Wib
Shin Tae-yong tak menduga taktik tim China
Rabu, 16 Oktober 2024 6:54 Wib
Shin Tae-yong turunkan 4 starter baru saat lawan China
Selasa, 15 Oktober 2024 18:36 Wib
Komentar