Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Wahyu Wahyudin mengusulkan pemerintah daerah setempat menggarap bisnis stasiun bahan bakar umum (SPBU) guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Wahyu mengatakan usaha SPBU tersebut bisa dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bekerja sama dengan wiraswasta nasional minyak dan gas bumi (Hiswana Migas).
"Kita usulkan ada pilot project SPBU di wilayah Kepri, dengan menggandeng pengusaha migas," kata Wahyudin di Tanjungpinang, Rabu.
Ia menyebut SPBU itu berpotensi di bangun di tiap kabupaten/kota se-Kepri yang dikelola BUMD masing-masing daerah. Dia mencontohkan di Kota Batam, SPBU bisa dibangun di wilayah Kecamatan Galang.
Legislator yang membidangi masalah ekonomi itu menjelaskan bahwa pendirian SPBU tersebut potensi meningkatkan PAD untuk menunjang perekonomian dan pembangunan di daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan dana transfer pemerintah pusat untuk mendongkrak pendapatan daerah, melainkan harus jeli menggali potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah setempat.
Selain itu, kata dia, keberadaan SPBU itu juga dapat mempermudah warga yang selama ini kesulitan mengakses bahan bakar minyak satu harga. Apalagi geografis Kepri yang terdiri dari ribuan gugusan pulau, sehingga kebutuhan BBM harus merata sampai ke wilayah pesisir.
"Beberapa daerah lain sudah mulai menggarap pembangunan SPBU, misalnya di Kota Tangerang, Banten. Maka itu, Kepri pun kita dorong melakukan hal yang sama," ujarnya.
Wahyu menaruh harapan agar usulan pendirian SPBU yang dikelola BUMD bekerja sama pengusaha migas tersebut dapat direalisasikan akhir 2024.
"Saya akan getol mendorong usulan pendirian SPBU ini ke pemerintah daerah, mengingat masih cukup banyak warga yang kesulitan mendapat BBM, terutama di kawasan pesisir," kata Wahyudin.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Kepri usul pemda garap bisnis SPBU guna tingkatkan PAD
Komentar