Wabup Karimun: Entaskan Semua Warga Miskin

Jumat, 9 September 2011 20:05 WIB

Karimun (ANTARA News)- Wakil Bupati Karimun Kepulauan Riau, Aunur Rafiq, mengharapkan tidak ada lagi warga miskin luput dari pendataan ulang guna dientaskan dari kemiskinan.

''Kami harap pelaksanaan program yang didanai APBD Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kabupaten Karimun tersebut bisa menjangkau semua warga miskin dan tepat sasaran setelah pendataan ulang," ucapnya dalam rapat koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan, di ruang rapat kantor Bupati Karimun, Jumat.

Aunur menjelaskan pendataan ulang bertujuan memastikan jangan ada masyarakat tidak mampu luput dari pelaksanaan program tersebut.

"Jangan sampai ada lagi masyarakat tidak mampu yang tidak terdata, selain itu tujuan dari pendataan ulang agar ke depan program tersebut dapat lebih ditingkatkan," jelasnya.

Menurut dia akumulasi total dana program tersebut mencapai Rp32 miliar, terdiri atas Rp21 miliar dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dan sebesar Rp11 miliar dari APBD Karimun.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, TS Arief Fadillah, memaparkan pelaksanaan program Pengentasan Kemiskinan tahap dua yang dilakukan oleh sejumlah SKPD Pemkab Karimun sudah berjalan cukup baik dengan realisasi 50 persen.

Selanjutnya dalam rapat tersebut Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang berkaitan dengan pelaksanaan program itu memaparkan realisasi pelaksanaan masing-masing.

Menurut Kepala Dinsos, Hurnaini, Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 600 unit yang dilaksanakan pihaknya sebagian besar sudah selesai dikerjakan.

"RTLH di Kecamatan Kundur Kota sebanyak 157 unit atau sudah mencapai 55 persen. Kemudian di Kecamatan Kundur Utara sebanyak 215 unit RTLH dan Kundur Barat sebanyak 95 unit penyelesaian mencapai 50 persen, Persentasi yang sama yang sama juga terjadi di Kecamatan Meral dan Karimun," tuturnya.

Sedangkan di Kecamatan Buru sebanyak 107 unit, kata dia, sekitar 35 unit terletak di Desa Buru dan 72 unit di Desa Lubuk sampai saat ini realisasinya masih nol persen.

"Penyebabnya karena kendala pencairan dana. Berdasarkan informasi, dana baru bisa kami peroleh Senin (12/9)," katanya.

Sementara pelaksanaan program Pengentasan Kemiskinan tahap dua oleh DPK, yang disampaikan oleh Kepala Dinasnya, Hazmi Yuliansah, sudah terlaksana 100 persen.

''Pengadaan jaring apollo, jaring tenggiri dan budidaya rumput laut, sudah kami distribusikan pada 830 KK,'' ujarnya.

Sedangkan Kepala Disdik, Harris Fadillah, pihaknya telah melaksanakan pemberian beasiswa kepada 27 siswa SLTA dari keluarga miskin dan 1500 siswa dari desa tertinggal dengan nilai anggaran yang berasal dari APBD Propinsi sebesar Rp1,080 miliar dan APBD Karimun sekitar Rp540 juta.

"Sudah kami salurkan sekitar 66,7 persen dari total dana yang dianggarkan sebesar Rp1,62 miliar, dengan rincian pada triwulan pertama periode Januari-April sebesar Rp546 juta dan triwulan kedua sebesar Rp546 juta," ucapnya.

Selanjutnya Dinkes telah menyalurkan sebanyak 1.515 kotak bubur susu dengan rincian 800 kotak untuk bayi penderita gizi buruk dan 715 kotak pada anak penderita gizi kurang. Kemudian 14.104 kotak biskuit dengan rincian penyaluran sebanyak 2.880 kepada 48 balita penderita gizi buruk dan 11.224 pada 281 balita penderita gizi kurang.

Kemudian untuk pos perawatan penderita gizi buruk dinas itu mendapat kucuran dana sebesar Rp60 juta dari APBD Provinsi dan sudah digunakan sekitar Rp10 juta, sedangkan dari total anggaran dan Rp30 juta dari APBD Karimun sudah digunakan sebesar Rp1,2 juta.

Pada program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dinas itu mendapat alokasi dana sebesar Rp1 miliar dari APBD Provinsi yang sudah digunakan sekitar Rp334 juta atau sekitar 33,5 persen dari total dana.

Sedangkan kucuran dari APBD Karimun pada pos yang sama sebesar Rp500 juta, sudah digunakan sebesar Rp459 juta atau sudah terealisasi sekitar 92 persen. Dana itu digunakan untuk membiayai klaim pengobatan 881 masyarakat yang terdaftar sebagai peserta Jamkesda.

(ANT-HAM/A013/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.