Danlantamal IV: Wajib Militer Diperlukan Negara
Tanjungpinang (ANTARA News) - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut IV/Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Darwanto mengatakan wajib militer bagi masyarakat Indonesia diperlukan untuk menjaga keamanan dan keutuhan negara.
"Kalau menurut saya pribadi memang diperlukan dan harus ada wajib militer, karena di militer ada pendidikan bela negara," kata Darwanto usai menjadi inspektur upacara HUT TNI ke-66 di Lapangan Dewa Ruci Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu.
Darwanto mengatakan, dalam wajib militer juga diajarkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan yang tinggi serta pendidikan lain yang intinya untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman.
"Pembinaan fisik juga dilakukan di wajib militer, karena tidak mungkin bisa mempertahankan negara jika fisik lemah," ujarnya.
Dengan adanya wajib militer menurut dia juga bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah ajaran terorisme.
"Salah satunya itu dan pengetahuan mengenai bahaya terorisme juga harus diketahui masyarakat, agar jika terjadi gerakan mengancam keamanan ada keinginan yang tinggi untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian atau TNI," katanya.
Singapura atau Australia menurut dia wajib militer sudah lama diberlakukan dan diharapkan juga diberlakukan di Indonesia.
"Di Australia juga dengan jelas dipaparkan di internet mengenai wajib militer dan bela negara," ujarnya.
Dalam wajib militer menurut dia rasa kebersamaan, persaudaraan dan cinta Tanah Air dapat dipupuk dengan baik.
Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar, menilai radikalisme yang terjadi di Indonesia bisa ditekan melalui pembentukan wajib militer (Wamil), seperti diberlakukan pada masa lampau.
"Sejak dihentikan Wamil pada 1980, radikalisme justru meningkat. Pada masa lampau pemberlakuan Wamil mampu menekan radikalisme, termasuk terorisme. Malaysia, Singapura dan Amerika dengan adanya wajib militer, radikalisme sangat minim," kata Chaidar dalam seminar Penanggulangan Terorisme, di Gedung Lemhanas, pada awal Agustus 2011.
Menurut dia, salah satu faktor banyaknya warga masyarakat yang ikut gerakan radikal dikarenakan negara tak mampu memberikan pelatihan-pelatihan militer.
"Memang ada lembaga-lembaga tertentu yang memberikan pelayanan ini, namun dalam harga mahal seperti outbond. Mereka yang ikut gerakan jihad atau teroris karena menganggap bisa memberikan jaminan pelatihan militer," tutur Chaidar yang kini bekerja sebagai peneliti di Madani Press.
(HM/A013)
Pewarta :
Editor:
Jo Seng Bie
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
