BPJS Kesehatan: 98,05 persen warga Kepri terdaftar JKN-KIS

id BPJS Kesehatan ,JKN-KIS,Gotong Royong,Kesehatan,UHC,Natuna,Batam,Tanjungpinang

BPJS Kesehatan: 98,05 persen warga Kepri terdaftar JKN-KIS

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang M.N Andriansyah (ANTARA/Muhamad Nurman)

Natuna (ANTARA) -
BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 2.108.413 jiwa warga Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah terdaftar pada Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS), atau 98,05 persen dari total jumlah penduduk 2.150.329 jiwa.
 
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang M.N Andriansyah di Natuna, Senin, mengatakan jumlah tersebut berhasil membawa Kepri meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC karena cakupan peserta JKN-KIS yang sudah terlindungi BPJS Kesehatan di atas angka 95 persen.
 
Menurut dia, dengan diberikannya penghargaan UHC kepada daerah, secara tidak langsung menunjukkan bahwa daerah tersebut serius dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
 
"Ini adalah hal yang membanggakan, nanti akan ada penghargaan UHC yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Presiden pada September 2024," ucap dia.
 
Dia mengatakan ada dua wilayah di Kepri yang semua warganya telah menjadi peserta JKN-KIS, yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
 
"Jumlah penduduk Natuna sebanyak 83.450 jiwa, yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 84.624 atau 101,41 persen, sedangkan jumlah penduduk Anambas sebanyak 49.274 jiwa dan yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 50.826 atau 103,15 persen," ujar dia.
 
Sedangkan untuk Kota Tanjungpinang warga yang terdaftar menjadi peserta JKN-KIS sebanyak 95,22 persen, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan 96,34 persen, Kabupaten Karimun 97,09 persen dan Kota Batam 98,68 persen.
 
"Penduduk Batam berjumlah 1.240.792 jiwa, total terdaftar di JKN-KIS sebanyak 1.224.396 jiwa," imbuh dia.
 
Ia menambahkan pihaknya akan melakukan proses validasi kembali terkait jumlah peserta BPJS Kesehatan dari Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas, pasalnya dari data yang mereka miliki masyarakat yang terdaftar sebagai peserta melebihi jumlah penduduk yang ada.
 
"Jika dilihat ada kelebihan, kita akan lakukan validasi," tutur dia.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE