Pemkab Natuna perbaiki data warga penerima bantuan JKN

Jumat, 9 Januari 2026 16:32 WIB

Kartu JKN salah satu.warga Natuna, Kepri, yang diambil pada Januari 2025. ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, melakukan perbaikan data warga penerima manfaat program pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah, di Natuna, Jumat, mengatakan perbaikan data dilakukan setelah ditemukan sekitar 18.000 peserta yang diduga masuk dalam kategori masyarakat mampu dan dinilai tidak lagi layak menjadi penerima manfaat program tersebut.

Ia menjelaskan, Pemkab Natuna selama 2025 dan tahun-tahun sebelumnya telah menanggung iuran kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Natuna, pada 2025 sekitar 31.000 warga tercatat sebagai peserta JKN yang iurannya ditanggung pemerintah daerah, dengan besaran premi tidak kurang atas Rp35.000 per orang per bulan.

“Dari hasil pendataan, banyak masyarakat yang masuk kategori desil enam hingga sepuluh, atau tergolong mampu,” kata Hikmat.

Baca juga: Bea Cukai Batam perketat pengawasan jalur laut cegah penyeludupan barang

Ia menjelaskan, untuk memastikan keakuratan data hasil temuan itu, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Verval akan dilakukan oleh desa, kelurahan, dan kecamatan.

“Pada Senin mendatang, kami akan mengadakan pertemuan melalui Zoom bersama kepala desa, camat, dan lurah. Kami meminta mereka memverifikasi penerima manfaat yang masuk desil enam hingga sepuluh, guna menentukan siapa yang masih layak ditanggung dan siapa yang harus membayar secara mandiri,” ujar dia.

Ia menambahkan, apabila hasil validasi memastikan 18.000 peserta tersebut benar-benar tergolong masyarakat mampu, maka kepesertaan sebagai penerima manfaat bakal dinonaktifkan dan diminta membayar iuran secara mandiri.

“Untuk Januari masih ditanggung atau aktif, namun kemungkinan pada Februari akan dilakukan penyesuaian. Langkah ini dilakukan agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Hikmat.

Baca juga: Pemkot Batam : 6 KKMP sudah beroperasi dan 11 lokasi dalam tahap pembangunan