Anggaran Peningkatan Mutu Pendidikan Karimun Rp3,8 Miliar

Sabtu, 26 November 2011 22:36 WIB

Karimun (ANTARA Kepri)- Anggota Badan Anggaran DPRD Karimun, Jamaluddin, mengatakan sangat ironis peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun Anggaran 2012 hanya sebesar Rp3,8 miliar atau sekitar 1,7 persen dari total anggaran pendidikan.

"Padahal alokasi anggaran untuk pendidikan yang dipaparkan dalam Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Karimun Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp227 miliar atau sekitar 23 persen dari total belanja daerah sebesar Rp958,8 miliar," ucapnya di Meral, Sabtu.

Jamaluddin menjelaskan berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Karimun, Harris Fadillah, diketahui sekitar Rp183 miliar atau sekitar 19 persen dari total anggaran pendidikan terserap untuk membayar tenaga honor insentif pendidik.

"Wajar bila selama ini sektor pendidikan di Karimun hanya mengejar gengsi, karena mustahil dengan anggaran sekecil itu bisa mengejar prestasi dan peningkatan mutu dengan cara yang sebenar-benarnya," jelasnya.

Dia menuturkan dari total anggaran peningkatan mutu pendidikan itu digunakan untuk membiayai perbaikan fisik bangunan sekolah, mobiler dan pelatihan mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

"Demi efisiensi dan manfaat optimal anggaran kami berharap Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para honor insentif, bila tidak produktif keberadaannya tidak perlu dipertahankan karena keberadaannya sangat membebani anggaran. Hanya dengan upaya perampingan tenaga honorerlah anggaran peningkatan mutu pendidikan di Karimun bisa dinaikkan," tuturnya.

Terkait besarnya porsi anggaran sektor pendidikan yang digunakan untuk membayar honor insentif, dirinya memprediksi jumlah honor insentif di Diknas lebih dari 1500 orang.

"Disebabkan data valid tentang honorer tidak pernah diserahkan oleh Pemkab Karimun, saya memprediksi dari dua ribu lebih tenaga honorer yang direkrut Pemkab Karimun, sekitar 75 persen diantaranya berada di Diknas," ujarnya.

Sebelumnya Harris Fadillah mengakui bahwa sekitar Rp183 miliar dari total anggaran pendidikan Rp227 miliar, habis terserap untuk membayar honor insentif.

"Anggaran pendidikan yang diusulkan dalam KUA-PPAS sekitar 23 persen dari total APBD, sekitar 19 persen diantaranya digunakan untuk membiayai honor insentif. Sisanya sekitar 4 persen digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan program dan hanya sekitar 1,7 persen diantaranya digunakan untuk mendanai peningkatan mutu pendidikan," katanya.

Dia mengakui, dana yang dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan jelas sangat tidak memadai.

"Banyak hasil rapat kerja yang kami susun untuk peningkatan mutu pendidikan tidak terakomodir oleh anggaran sebagai contoh Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Canggai Putri, sejak dua tahun lalu sudah kami usulkan untuk perbaikan bangunannya, namun selalu dipending karena ketidakcukupan anggaran," jelasnya.

Terkait dengan adanya wacana Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun untuk memangkas sejumlah anggaran rutin sejumlah satuan kerja perangkat daerah, Harris, berharap sebagian digunakan untuk mendanai pembangunan gedung TK Negeri Canggai Putri.

Seragamkan

Masih pada kesempatan itu, Harris Fadillah, juga mengatakan Banggar DPRD juga mengusulkan agar pihaknya menyeragamkan kebutuhan biaya siswa SLTP dan SLTA se Kabupaten Karimun.

"Untuk menentukan besaran biaya administrasi dan operasional sekolah ditentukan dengan jumlah murid, dalam waktu dekat hal itu akan kami lakukan," katanya.

Ditanya apakah penyeragaman biaya siswa itu kelak tidak menjadi kendala dikarenakan lokasi sekolah, disebabkan wilayah Kabupaten Karimun merupakan kepulauan, ucap Harris, kendala itu akan teratasi dengan koordinasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Selain itu, ujar dia, Banggar juga menyarankan agar seluruh usulan biaya sekolah, diusulkan melalui Dinas Pendidikan, tidak seperti sebelumnya sekolah langsung mengusulkan ke Bagian Keuangan Sekretariat Pemkab Karimun.

Menurut dia saran Banggar itupun akan dilakukannya, karena bertujuan agar dinas yang dipimpinnya lebih mudah mengontrol dan mengevaluasi kebutuhan finansial seluruh sekolah.

(KR-HAM/M019)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.