BPOM Batam beri penguatan keamanan pangan kepada kader di Natuna Kepri

Natuna (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Batam memberikan penguatan tentang keamanan pangan kepada kader keamanan pangan desa di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BPOM Batam Therecy Elly Yana di Natuna, Selasa, mengatakan kegiatan selama satu hari di salah satu penginapan di Kecamatan Bunguran Timur ini, tidak hanya diikuti oleh kader melainkan juga para perwakilan pemangku kepentingan setempat dan tujuh kepala desa yang mereka intervensi keamanan pangan sejak 2021.

Tujuan kegiatan, katanya, mengulas kembali materi yang pernah diajarkan pada 2021 terkait dengan keamanan pangan dan sebagai wadah para peserta mendiskusikan serta menyampaikan kendala yang mereka hadapi di lapangan saat menjalankan tugas dan fungsi dalam menyukseskan program gerakan keamanan pangan desa (GKPD).

"Kegiatan hari ini merupakan pengawalan kegiatan GKPD, yang tujuannya untuk mengevaluasi dan sebagai tempat diskusi terkait masalah atau kendala yang dihadapi kader dalam menerapkan apa yang telah diajarkan pada 2021, misalnya kesulitan komunikasi, atau tidak paham terkait materi," ujar dia.

Selain memberikan teori tentang membentuk masyarakat yang mengerti dan mau menerapkan keamanan pangan, peserta juga diajarkan cara melakukan pengujian produk pangan dari wilayah masing-masing menggunakan rapid test kit, guna memastikan produk yang dibawa bebas dari bahan-bahan berbahaya bagi tubuh.

"Kita akan melakukan pengujian di siang hari dengan rapid test kid," ujar dia.

Pihaknya telah melakukan pembinaan atau mengintervensi keamanan pangan di tujuh desa di Natuna sejak 2021, meliputi Sepempang, Limau Manis, Cemaga Tengah, Sedarat Baru, Mekar Jaya, Pulau Tiga, dan Air Lengit.

Dari hasil intervensi itu, BPOM melalui kader dan pemangku kepentingan setempat berhasil menumbuhkan pemahaman terkait dengan keamanan pangan di wilayah tersebut.Hanya saja, keberhasilan belum maksimal atau sesuai dengan harapan, sebab belum banyak masyarakat yang menerapkan.

"Kesadaran masyarakat sudah membaik, seperti mereka sudah mulai paham memisahkan barang belanja, namun kebiasaan yang telah terbangun sedikit sulit dirubah," ujar dia.

Ia menambahkan program intervensi terhadap tujuh desa di Natuna berakhir pada 2024, dengan demikian pihaknya tidak melakukan pengawalan lagi dan semuanya diserahkan kepada desa masing-masing.

"Kita harap desa melanjutkanya menggunakan anggaran yang dimiliki," ucap dia.

Baca juga:
Pakar Olahraga: Siapkan mental atlet jadi prioritas utama

KPK RI siapkan tiga strategi dalam upaya pemberantasan korupsi

Disnakertrans Kepri pastikan ratusan TKA di PT BAI memiliki izin resmi