Wakil Gubernur: Program Penanganan Perbatasan Belum Optimal
Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Program pembangunan di kawasan perbatasan antarnegara belum menyeluruh, padahal pengelolaannya ditangani oleh 37 instansi yang berwenang di tingkat pusat, kata Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Soerya Respationo.
"Pengelolaan pulau terdepan, yang berbatasan dengan negara tetangga belum maksimal, meski ditangani banyak lembaga di tingkat pusat," ujar Soerya, Kamis.
Padahal sejak tahun 1999, kata dia, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dijabarkan dalam UU Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 mengamanatkan kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang harus mendapat prioritas pembangunan.
"Ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan merupakan fakta yang hingga sekarang dapat dilihat di Kepri maupun wilayah perbatasan lainnya di Indonesia," ungkapnya.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Soerya pada seminar tentang perbatasan yang digelar Komunitas Merah Putih di Tanjungpinang, kemarin.
Soerya mengungkapkan, kondisi perbatasan di Kepri dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia berbeda dengan pengelolaan perbatasan yang dilakukan Pemerintah Malaysia dan Singapura. Pemerintah negara yang bertetangga di Kepri itu justru telah membangun pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Pemerintah Malaysia dan Singapura juga telah membuat koridor perbatasan melalui berbagai kegiatan perekonomian dan perdagangan.
"Malaysia dan Singapura berhasil memanfaatkan potensi kawasan perbatasan sehingga menghasilkan keuntungan dan menjadi motor penggerak perekonomian di negaranya," ungkapnya.
Soerya mengungkapkan, kawasan perbatasan antarnegara di Kepri tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang, melainkan justru halaman depan. Karena itulah, Kepri akan fokus pada upaya pemberdayaan dan menjaga 19 pulau terdepan Indonesia yang ada di wilayah ini.
"Kawasan perbatasan itu kini harus dipandang sebagai halaman depan," katanya.
Kondisi itu menyebabkan kawasan perbatasan Kepri penting untuk untuk diawasi, tidak hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan juga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Peran Kepri untuk menjaga pulau terdepan itu sangat strategis bagi kedaulatan Indonesia, mengingat Kepri berada di kawasan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga," kata Soerya.
Sementara Ketua Komunitas Merah Putih Suprapto, mengatakan, seminar yang digelarnya kemarin itu diadakan sebagai upaya mendorong seluruh elemen masyarakat menjaga dan menggali potensi dari 19 pulau terluar di Kepri.
"Jadi kami ingin melihat apa saja program dari BPP untuk memberdayakan 19 pulau terluar di Kepri tersebut. Nanti di akhir tahun, kami akan membuat refleksi setahun pengelolaan pulau terluar," kata Suprapto.
Komandan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Darwanto menjelaskan, mengelola perbatasan tak sekadar menunggu peran pemerintah saja.
"Swasta juga dapat berperan di sana, karena memang banyak potensinya," kata Darwanto.
Ia mengambil contoh, satu diantaranya adalah potensi ekonomi yang dimiliki Pulau Nipa yang berada di perbatasan Batam dengan Singapura. Di pulau ini, ada potensi ekonomi yakni sebagai tempat lego jangkar dan sekaligus pengisian bahan bakar minyak bagi kapal-kapal yang lewat.
"Ada sekitar 2.500 kapal yang lalu lalang di sana, karena itu bisa pakai model kedai kopi di pinggir jalan. Berapa banyak kapal yang akan singgah di sana, dan itu adalah potensi ekonomi yang besar," katanya.
(KR-NP/B012)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
