KTNA Minta Pemerintah Kembangkan Program Nelayan Budidaya
Karimun (ANTARA Kepri) - Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah mengembangkan program nelayan budidaya untuk memperkecil dampak penaikan harga bahan bakar minyak terhadap nelayan tradisional daerah setempat.
"Jika pemerintah memang tidak punya pilihan lain, maka harus ada solusi agar nelayan tradisional tidak terpuruk akibat rencana penaikan harga BBM, salah satunya mengubah pola nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya terhadap nelayan tradisional," kata Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Karimun Amirullah di Tanjung Balai Karimun, Minggu.
Amirullah mengatakan, nelayan tradisional di Karimun makin terpuruk jika pemerintah benar-benar merealisasikan rencana itu.
"Selama ini nelayan sudah terpuruk akibat penambangan timah swasta pada zona tangkap ikan. Mereka terpaksa menangkap ikan ke laut lepas yang praktis membutuhkan BBM dalam jumlah lebih banyak. Kalau harga BBM benar-benar dinaikkan, biaya untuk membeli BBM pasti akan melonjak," ucapnya.
Nelayan tradisional menggunakan pompong (kapal motor) berbobot 5 GT banyak mengalihkan lokasi penangkapan ikan di perairan perbatasan seperti perairan Takong Hiu, Pulau Mudu, Pulau Asam hingga perairan Pulau Rukau.
"Setiap kali ke laut, mereka bisa menghabiskan solar sebanyak 20 liter untuk satu minggu dengan total biaya hanya untuk BBM sekitar Rp1 juta. Kalau BBM naik antara Rp500 hingga Rp1.000 per liter, maka biaya itu akan membengkak. Sementara selama ini mereka sudah mengeluh akibat hasil tangkapan minim," tuturnya.
Menurut dia, minimnya hasil tangkap tidak hanya akibat penambangan timah swasta, tetapi juga akibat alat tangkap yang tidak memadai.
"Nelayan tradisional menggunakan jaring rawai yang hanya mampu menangkap ikan di permukaan, seharusnya mereka dibekali jaring yang modern agar bisa menangkap ikan di laut lepas," ucapnya.
Jika pemerintah menerapkan pola nelayan budidaya, dia optimistis dampak kenaikan harga BBM bisa diperkecil karena nelayan tidak perlu lagi jauh-jauh menangkap ikan ke laut lepas.
"Pemerintah harus meningkatkan porsi anggaran untuk pengembangan nelayan budidaya sebagai kompensasi penaikan harga BBM. Kompensasi seperti ini lebih efektif dibandingkan bantuan tunai seperti BLT," katanya.
Menurut dia, pola nelayan budidaya berupa karamba jaring apung dinilai efektif meningkatkan kesejahteraan nelayan.
"Kami telah mencoba budidaya karamba ikan kakap di Pulau Merak, Kecamatan Meral. Dari 1.000 ekor kakap yang kami tebar, sebanyak 60 persen tumbuh dan berhasil dipanen dalam waktu 6-7 bulan," ucapnya.
(KR-RDT/Z003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
