Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menambah pagu pinjaman modal UMKM subsidi margin sebesar Rp400 juta melalui Bank Riau Kepri Syariah (BRK), yang ditargetkan mampu menjangkau 100 nasabah baru hingga akhir Desember 2024.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan program pembiayaan tanpa margin ini menjadi salah satu upaya Pemprov memastikan UMKM tetap berkembang bahkan naik kelas, terutama usai pandemi COVID-19.
"Program yang telah berjalan selama tiga tahun ini memungkinkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan hingga Rp40 juta tanpa dikenakan margin, karena subsidi ditanggung sepenuhnya Pemprov Kepri," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis.
Menurutnya program ini tidak hanya memberikan kemudahan akses pembiayaan, tapi juga disertai pembinaan oleh BRK Syariah dan dinas terkait.
Dengan animo masyarakat yang sangat tinggi, Pemprov memutuskan meningkatkan pagu subsidi agar lebih banyak UMKM yang bisa mendapatkan manfaat.
Selain itu, Gubernur Ansar menyebut Pemprov Kepri terus dalam mendukung ekspor produk UMKM, salah satunya dengan menyediakan alat sterilisasi bakteri senilai Rp1,6 miliar guna meningkatkan daya tahan produk UMKM.
Langkah itu terbukti telah membantu produk UMKM di Batam, seperti makanan kaleng bertahan hingga lebih dari satu tahun, sehingga bisa menembus pasar internasional, termasuk ke Singapura, Johor, dan Turki.
“Batam saat ini menjadi pilot project karena merupakan kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas ekspor nol pajak. Ke depan, kami akan memperluas program sterilisasi ini ke daerah lain di Kepri,” ucap Ansar.
Sementara, Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah MA Suharto menjelaskan sejak 2021 pihaknya telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp30,4 miliar kepada pelaku UMKM di Kepri.
Dengan tambahan subsidi sebesar Rp400 juta itu, estimasi pembiayaan hingga Desember 2024 dapat mencapai Rp3,8 miliar untuk 100 nasabah baru.
“Penambahan subsidi ini tentu menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM. Kami berharap melalui kolaborasi ini, UMKM di Kepri semakin maju dan berdaya saing,” ucap Suharto.
Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kepri Riki Rionaldi menambahkan sejak 2021 lebih dari 1.398 pelaku UMKM telah menerima manfaat dari program pinjaman modal usaha tanpa bunga tersebut.
Program ini juga didukung dengan pelatihan, pendampingan, dan capacity building bagi pelaku UMKM di seluruh kabupaten/kota.
Selain itu, katanya, ke depan ada rencana kebijakan intervensi untuk 3.600 pelaku UMKM pada 2025 melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp13,5 miliar yang didukung oleh Kementerian UMKM RI.
“Melalui berbagai upaya ini, kami berharap UMKM di Kepri tidak hanya naik kelas, namun memiliki orientasi ekspor yang lebih kuat. Pemerintah berkomitmen terus mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan,” ucap Riki.
Program pembiayaan tanpa margin dan dukungan ekspor ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Pemprov Kepri, BRK Syariah, dan pelaku UMKM dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berdaya saing global.
Komentar