Program Makan Bergizi Gratis di Natuna menyasar 71 sekolah

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menetapkan 71 sekolah di wilayah tersebut, sebagai lokasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Umar Wirahadi Kusuma di Natuna, Kamis, mengatakan 71 sekolah tersebut meliputi 20 kelompok bermain (KB), dua raudhatul athfal (RA), 13 taman kanak-kanak (TK), 17 sekolah dasar (SD), satu madrasah ibtidaiyah (MI), sembilan sekolah menengah pertama (SMP), dua madrasah tsanawiyah (MTs), lima sekolah nenengah atas (SMA), satu sekolah menengah kejuruan (SMK), dan satu sekolah luar biasa (SLB). Jumlah sekolah, disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk penerapan program MBG di Natuna, yaitu sebanyak 4.080 jiwa.

"Sekolah-sekolah ini tersebar di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan," ucap dia.

Umar menjelaskan bahwa penyelenggaraan program MBG merupakan kewenangan satuan pelaksana (satpel) yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan Pemkab Natuna bertugas menyiapkan data sekolah sebagai lokasi pelaksanaan program.

Penerapan program MBG di 71 sekolah, akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun. Pada 2025, program ini akan diterapkan sebesar 19 persen, kemudian meningkat menjadi 40 persen pada 2026, paa 2027 sebanyak 60, pada 2028 sebanyak 80 persen, dan mencapai 100 persen pada 2029.

"Teknis pelaksanaan program akan dilakukan oleh satpel yang dibentuk oleh BGN. Di Natuna, terdapat dua ahli gizi yang telah dilatih untuk meramu makanan bergizi bagi siswa. Peran kami (Pemkab Natuna) adalah menentukan sekolah mana yang akan menjadi lokasi penerapan program," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa total siswa dari tingkat SD hingga SMA di Natuna mencapai 15.674 jiwa, jumlah ini akan bertambah jika termasuk siswa di KB dan TK. Dengan demikian, ada belasan ribu siswa yang belum tersentuh program MBG yang akan dilaksanakan oleh satuan pelaksana.

"Untuk menentukan sekolah yang menjadi lokasi program, kami berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Terkait kapan pelaksanaannya kami belum tahu," ucap dia.