DPR akan Dorong Pengoperasian Pelabuhan 24 Jam

Jumat, 22 Juni 2012 20:12 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Komisi VI DPR RI akan mendorong agar seluruh pelabuhan bongkar muat di Indonesia beroperasi 24 jam untuk menekan biaya tunggu kapal yang mengakibatkan negeri ini kalah bersaing dengan negara lain.

"Bila seluruh pelabuhan beroperasi 24 jam, kapal-kapal yang hendak bongkar muat tidak akan terlalu lama menunggu sehingga biaya yang harus dikeluarkan tidak membengkak dan memberatkan pengusaha," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartanto sesaat setelah mengunjungi Pelabuhan Bongkar Muat Batuampar, Batam, Kepulauan Riau, Jumat.

Ia mengatakan, pembatasan operasional dan biaya yang mahal membuat pelabuhan-pelabuhan di Indonesia kalah bersaing dengan pelabuhan luar negeri seperti Singapura dan Malaysia yang beroperasi 24 jam.

"Selama ini pelabuhan kita di wilayah perbatasan seperti di Batam kalah bersaing dengan pelabuhan Singapura dan Malaysia yang beroperasi 24 jam, sehingga waktu tunggu bagi kapal tidak lama," kata dia.

Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, kata dia, Komisi VI sedang mendorong penambahan kapasitas dan peralatan bagi pelabuhan agar seluruhnya mampu beroperasi 24 jam termasuk di Batam.

"Dengan penambahan peralatan sebenarnya pelabuhan bisa dimaksimalkan tanpa perluasan. Namun kalau Batuampar akan diperluas untuk menunjang status kawasan bebas, itu sah-sah saja," kata Airlangga.

Badan Pengusahaan (BP) Batam merencanakan perluasan Pelabuhan Batuampar mulai 2012 untuk meningkatkan kapasitas dari 600 ribu TEUs menjadi 1,2 juta TEUs dengan anggaran Rp366 miliar yang akan dibangun dalam tiga tahun.

BP Batam menilai, saat ini kapasitas pelabuhan tersebut sudah tidak mampu lagi menampung jumlah barang yang dibongkar pada pelabuhan tersebut.

Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dwi Djoko Wiwoho mengatakan pada tahun pertama, alokasi anggaran sebesar Rp63,7 miliar akan digunakan untuk pemancangan dan pendalaman alur laut serta beberapa pembangunan dasar lainnya.

Tahun kedua, kata dia, akan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, dan tahun ketiga Rp102 miliar.

"Anggarannya akan dikeluarkan berdasarkan tahap pembangunan," kata dia.

Menurut dia, perluasan dilakukan agar pelabuhan tersebut tetap layak digunakan sebagai pendukung status Batam sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (KR-LNO/A013)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.