Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Wagub Kepri) Nyanyang Haris Pratamura memastikan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan tahun 2025 tidak dipangkas meskipun ada kebijakan efisiensi belanja APBN/APBD.
Dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD tahun anggaran 2025, alokasi dana pendidikan dan kesehatan di lingkup Pemprov Kepri, masing-masing sebesar Rp1,01 triliun dan Rp453,02 miliar.
"Pendidikan dan kesehatan itu masuk skala prioritas, jadi tak terdampak efisiensi. Kecuali anggaran perjalanan dinas dan kegiatan seremonial lainnya, itu yang dipangkas," kata Wagub Nyanyang, di Tanjungpinang, Senin.
Nyanyang menegaskan di bawah kepemimpinannya bersama Gubernur Ansar Ahmad, bidang pendidikan dan kesehatan akan mendapatkan perhatian penuh pemerintah guna meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kepri.
Melalui akses pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan, diharapkan ke depan tak ada lagi anak-anak Kepri yang tidak bersekolah, apalagi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta.
"Semua masyarakat Kepri punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, maupun menikmati pelayanan kesehatan yang memadai," ujar Nyanyang.
Selain kedua sektor tersebut, kata Nyanyang lagi, Pemprov Kepri pun fokus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan investasi yang merata di tujuh kabupaten/kota setempat.
Di samping itu, ia bersama Ansar berkomitmen menyelaraskan program Astacita Presiden-Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri.
"Setelah Pak Gubernur kembali dari retret di Akmil Magelang, kami akan mengumpulkan seluruh OPD untuk berkoordinasi mewujudkan visi-misi Kepri Maju, Makmur, dan Berbudaya," demikian Nyanyang.
Komentar