
DPRD Batam Pertanyakan Sistem Seleksi RSBI

Batam (ANTARA Kepri) - DPRD Batam Kepulaua Riau mempertanyakan sistem seleksi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional tingkat SD, SMP dan SMA.
"Banyak anak gagal dalam seleksi wawancara," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam Udin P Sihaloho di Batam, Sabtu.
Ia mengatakan anak-anak miskin dengan nilai tinggi umumnya gagal masuk RSBI dalam tahapan seleksi wawancara.
"Bagaimana mau lulus, pertanyaannya itu, apa pekerjaan orang tuanya, penghasilan orang tuanya," kata dia.
Pertanyaan-pertanyaan itu, kata dia, mendiskreditkan anak-anak miskin.
Menurut dia, kemungkinan pertanyaan itu dilontarkan tim seleksi untuk mengetahui berapa jumlah sumbangan yang kemungkinan diberikan orang tua siswa bila diterima bersekolah.
"Itu kan tidak adil," kata Sihaloho.
Dengan begitu, kata dia, kemungkinan yang diterima di RSBI hanya anak orang kaya.
Padahal, kata Sihaloho, nilai anak-anak miskin tidak kalah dengan yang lain.
"Ada yang mengadu ke kami nilainya 9,4. Memangnya yang diterima di RSBI nilainya 10 semua," kata dia.
Sihaloho mengatakan tidak setuju dengan RSBI, sebaiknya RSBI dihapus saja.
Selain itu, RSBI di Batam masih jauh dari standar SBI yang ditentukan pemerintah.
Satu syarat SBI, adalah tenaga pengajarnya berpendidikan standar strata dua dari universitas terbaik di Indonesia. Ketentuan dari Kemendikbud, kualifikasi S2 untuk guru SD sebanyak 10 persen dari total pengajar, SMP 25 persen, dan SMA 30 persen dan sisanya adalah lulusan S1. Sedangkan di sekolah-sekolah RSBI Batam, belum terlalu banyak tenaga pengajar berpendidikan master.
"Yang S-2 ada, tapi persentasenya kurang," kata dia.
Selain itu, syarat SBI lainnya adalah guru harus mengajar bidang pelajaran sesuai dengan pendidikannya, minimal 80 persen sesuai. Dan itu sulit dipenuhi RSBI yang ada di Batam.
Menurut Udin, ia kerap menemukan guru yang mengajar di luar bidang studinya. Misalnya pengajar dengan latar belakang pendidikan matematika mengajar ekonomi.
Sarana sekolah juga harus dilengkapi laboratorium, perpustakaan dan akses internet yang baik.
"Sekolah juga harus memiliki web sendiri," kata dia.
Guru pengajar, kata dia, juga harus mengajar dalam dua bahasa, dan itu sulit dipenuhi. (Y011/O001)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
