Ratusan Warga Dompak Unjuk Rasa

Rabu, 4 Juli 2012 22:32 WIB

Tanjungpinang (ANTARA Kepri) - Ratusan warga Kelurahan Dompak menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Rabu.

Aksi unjuk rasa tidak hanya diikuti kalangan orang tua melainkan juga anak-anak.

"Minimal ada tiga permasalahan yang kami angkat, yaitu menagih janji Pemerintah Kepri, penyelesaian permasalahan sengketa lahan dan menuntut fasilitas listrik di Dompak," kata aktivis Forum Komunikasi Keluarga Besar Masyarakat Dompak, Zamriyanto, yang juga koordinator aksi.

Menurut dia, pemerintah pernah berjanji akan menerima pemuda-pemudi Dompak menjadi pegawai tidak tetap (PTT) di Pemprov Kepri. Namun hingga saat ini, tidak satu pun warga Dompak diangkat menjadi PTT.

Padahal, sejak tahun 2010 puluhan warga Dompak telah memasukan lamaran sebagai PTT di Pemerintah Kepri, tetapi tidak mendapat jawaban.

"Sepertinya janji tinggalah janji, karena tahun 2011 tak ada seorang pun dari 200 orang yang diterima menjadi PTT berasal dari Dompak," ungkap Zamriyanto.

Pendemo juga mempertanyakan masalah relokasi rumah bagi warga Dompak untuk kepentingan pembangunan pusat Pemerintahan Kepri, yang dinilai kurang layak. Hal itu disebabkan rumah warga yang dibangun pemerintah berada di atas bukit.

"Kalau persoalan ini tidak ada tanggapan dan jawaban dari Pemprov Kepri, kami akan memblokir jalan menuju pusat Pemerintahan Provinsi Kepri. Kami tidak akan mengizinkan Pemprov pindah ke Dompak sebelum masyarakat Dompak diperhatikan," katanya.

Sebelum ke Kantor Pemerintah Kepri, warga Dompak melakukan unjuk rasa di halaman Kantor Pemkot Tanjungpinang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjungpinang. Di Pemkot Tanjungpinang mereka mempertanyakan kinerja pemerintah yang hingga sekarang belum memenuhi kebutuhan dasar berupa listrik yang seharusnya diperoleh warga Dompak.

"Sudah sekitar 15 tahun Suryatati A Manan memimpin Tanjungpinang, tetapi Dompak masih gelap gulita. Padahal Dompak merupakan kawasan lama yang seharusnya tidak lagi gelap," ujarnya.

Sedangkan di BPN Tanjungpinang para pengunjuk rasa menuntut permasalahan sengketa lahan antara warga dengan PT Terira Pratiwi Development dituntaskan. BPN diminta transparan dan jujur dalam menerbitkan surat tanah.

"BPN harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini," katanya. (KR-NP/S023)

Editor: Rusdianto