Batam (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan groundbreaking Jembatan Batam-Bintan (Babin) pada tahun 2026, menyusul proyek ini termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengungkapkan bahwa proyek tengah dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED).
"Tahap studi kelayakan (Feasibility Study/FS) sudah selesai, dan saat ini DED sedang dalam proses penyusunan. Harapannya, pada 2025 DED sudah rampung dan bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat," ujar Nyanyang saat dihubungi di Batam, Sabtu.
Ia juga menambahkan bahwa analisis seismik dan keseimbangan struktur jembatan sedang dikaji oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menentukan kebutuhan anggaran proyek.
“Jembatan Babin diperkirakan memerlukan anggaran sekitar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun,” katanya pula.
Proyek ini akan melibatkan konsesi dengan pihak swasta, dengan pemerintah pusat akan menentukan skema investasi dan durasi konsesi.
Selain menghubungkan Batam dan Bintan, Pemprov Kepri juga menargetkan integrasi Batam-Bintan-Karimun (BBK) sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang menyeluruh.
"FTZ ini akan menjadi penghubung strategis bagi kawasan industri, galangan kapal, dan sektor offshore, terutama yang berkaitan dengan Natuna dan Natuna Utara," kata Nyanyang.
Ia mengatakan bahwa pada saat ini, FTZ BBK dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, Karimun.
"Bersama Pak Gubernur kami akan meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Presiden untuk menyelaraskan regulasi FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun, agar kawasan ini dapat berkembang lebih optimal," katanya lagi.
Jembatan Batam-Bintan diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kepri, dengan fokus pada kemudahan akses transportasi, penguatan sektor industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya infrastruktur ini, Kepri diharapkan semakin kompetitif sebagai pusat logistik, industri manufaktur, dan perdagangan internasional di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
Baca juga: BPJN Kepri: Hasil survei tunjukkan jembatan Batam-Bintan layak dibangun
Komentar