UKM Keluhkan Dukungan Pemerintah
Singapura (ANTARA Kepri) - Belasan Usaha Kecil Menengah yang tengah mengikuti bazar Ramadhan di Singapura mengeluhkan kecilnya dukungan pemerintah.
"Dukungan pemerintah tidak ada, padahal awalnya dijanjikan didukung," kata pelaku UKM dari Batam, Dewi, di Singapura, Minggu.
Ia mengatakan, awalnya Pemerintah Kota Batam berkomitmen mensubsidi biaya hidup dan penginapan para pelaku UKM selama di Singapura. Namun, di tengah perjalanan, pemerintah tiba-tiba menarik dukungan.
"Awalnya kami ada 70 orang yang mau ikut, ternyata cuma 40 yang bisa," kata dia.
Ia mengatakan, biaya hidup yang tinggi membuat UKM kesulitan pergi memamerkan produknya ke Singapura.
Padahal banyak peluang yang bisa didapatkan dari bazar Ramadhan di Geylang.
"Pemerintah punya badan investasi, promosi ke mana-mana. Tapi kami dibiarkan, seharusnya kami ikut dipromosikan," kata Dewi.
Selama berpameran, kata dia, sudah ada beberapa distributor Singapura yang ingin menjadi pelanggan tetap.
"Untung ada Kadin Batam yang akhirnya memberi sokongan penuh," kata dia.
Di antara beberapa produk, ia mengatakan penganan yang paling digemari warga Singapura.
"Sebenarnya baju Indonesia ditunggu-tunggu, tapi karena harga kami mahal maka pembeli jadi urung," kata dia.
Pelaku UKM, kata dia, terpaksa menaikkan harga tinggi karena biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi selama di Singapura. Sedangkan hasil tekstil asal Malaysia dijual dengan harga murah.
"Kami tidak bisa banting harga, karena kami UKM, sedang pesaing dari Malaysia pabrikan," kata dia.
Sekadar dibandingkan, baju koko khas Melayu dewasa asal Malaysia dijual 10 dolar Singapura atau sekitar Rp75.000 (kurs Rp7.500 per dolar Singapura). Sedangkan produk yang sama dari Indonesia dijual sekitar Rp200.000 satu set. Lima jilbab asal Malaysia dijual dua dolar Singapura atau Rp15.000 untuk lima helai sedangkan produk Indonesia satu helai mencapai Rp50.000.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam Ahmad Hijazi mengatakan pemerintah terkendala dengan keterbatasan anggaran.
"Kalau pemerintah melangkah harus ada anggaran, mau di ambil dari mana. APBD tidak ada," kata dia.
Sebenarnya, kata dia, pemerintah mendukung UKM yang hendak berpameran di Singapura melalui Dekranasda, tapi karena dewan itu belum siap, maka memutuskan mendudur tiba-tiba.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, sedikitnya empat pelaku UKM Indonesia dipulangkan pemerintah Singapura karena berdagang menggunakan visa wisata.
Sebelumnya, Ketua Kadin Batam Nada Faza Soraya mengatakan Kadin mendukung beberapa UKM yang produknya lulus tes untuk berpameran di Singapura secara legal.
"Karena selama ini, visa menjadi kendala untuk berpameran di Singapura. Padahal peluang di Singapura besar," kata dia. (Y011/Y008)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
