Pemkab Natuna anggarkan BTT Rp10 M untuk dukung MBG

id MBG,Makan bergizi gratis,Belanja tidak terduga,BTT Natuna,Kopdes nerah putih,APBD,BP3D Natuna

Pemkab Natuna anggarkan BTT Rp10 M untuk dukung MBG

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna, Moestofa Albakry. ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menganggarkan Rp10 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setempat untuk belanja tidak terduga (BTT), yang sebagian dananya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Natuna, Moestofa Albakry, di Natuna, Senin, mengatakan anggaran ini perlu disiapkan sebagai persiapan, sebab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan instruksi agar pemerintah daerah (Pemda) berkontribusi dalam program MBG.

"Namun, belum dijelaskan secara rinci mengenai bentuk kontribusi yang dimaksud," katanya.

Menurut dia, langkah ini efektif, karena setiap kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan, sudah harus dirancang pada tahun sebelumnya, yang kemudian dirinci di dalam APBD dan hanya BTT dalam porsi APBD yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan yang tidak tercatat dalam rancangan.

"Kita tinggal menyesuaikan penggunaannya (jika diharuskan mendukung MBG dengan APBD), karena dengan BTT ini lebih fleksibel," ucap dia.

Selain MBG, dana ini juga dipersiapkan untuk mendukung program Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

untuk program Kopdes, regulasi belum diterbitkan, meskipun telah disinggung saat mereka rapat bersama kementerian terkait, di mana pemerintah daerah diminta untuk berkontribusi terhadap program itu.

Penggunaan BTT untuk kedua program tersebut diperbolehkan dan dinilai menjadi solusi terbaik, guna memudahkan kinerja di kemudian hari.

BTT merupakan porsi anggaran di dalam APBD yang bisa digunakan untuk keadaan darurat.

"Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penggunaan BTT untuk mendukung koperasi desa memang belum keluar, tetapi arah kebijakannya sudah mengarah ke sana," ujar dia.

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE