Batam (ANTARA) - Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra berkomitmen untuk membuka ruang yang luas untuk investasi guna membuka lapangan kerja bagi masyarakat usai menerima kunjungan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu.
“Yang pasti Pak Todotua mengingatkan kami harus membuka ruang yang luas untuk investasi karena investasi yang membuka lapangan kerja. Jadi untuk persyaratan investor, kami benahi dan melihat mana aturan yang tumpang tindih,” katanya di Batam, Kepulauan Riau, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa BP Batam memerlukan waktu untuk melihat aturan-aturan di antara BP Batam dan Pemerintah Kota untuk menentukan aturan yang lebih tinggi, agar diprioritaskan.
Wamen Todotua beserta timnya disambut oleh Li Claudia dan jajaran pada Selasa (29/4) siang di Marketing Center BP Batam.
Dalam sambutannya Todotua mengatakan tujuan kunjungannya dan tim adalah untuk melakukan konsolidasi dan memperkuat komunikasi terkait langkah-langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di Kota Batam.
Selain itu, ia juga menyebutkan target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM RI tahun 2025 adalah sebesar Rp1.900 T, dimana pada triwulan 1 telah mencapai realisasi sebesar Rp465 T.
Baca juga: Pemkot Batam salurkan bantuan sosial kepada 2.000 lansia
“Salah satu strategi yang kami mitigasi untuk mencapai target realisasi pertumbuhan investasi tahun 2025 adalah melalui penguatan kawasan, baik kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun Free Trade Zone (FTZ),” ujar Todotua.
Ia juga menyoroti dinamika ekonomi global, yakni perang tarif dagang antara Amerika Serikat dan China sebagai dampak dari pemberlakuan Tarif Resiprokal.
“Atas tantangan tersebut, kita harus melihat potensi dan peluang yang muncul. Kami sudah putuskan dalam waktu dekat akan mematangkan pelaksanaan task force antara Kementerian Investasi dan BP Batam,” katanya menjelaskan.
Selain itu, untuk memudahkan koordinasi dan proses konsolidasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM RI akan menempatkan kembali desk layanan di PTSP BP Batam, sebagai langkah progresif untuk mempercepat perizinan dan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga.
“Kami ingin prosesnya taktis, karena kendala investasi meliputi perizinan, iklim usaha, dan daya saing. Adanya task force dan desk layanan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian hambatan investasi di Kota Batam,” kata dia pula.
Baca juga: Pemprov Kepri imbau buruh untuk jaga iklim investasi jelang May Day 2025
Komentar