Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah catatan strategis pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2025-2029 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang.
"Catatan ini merupakan bahan refleksi atas capaian pembangunan dalam tiga tahun terakhir, sekaligus penguatan arah kebijakan lima tahun ke depan," kata Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyongo dalam sambutannya, Jumat.
Catatan yang disampaikan Yusaharto, di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi Kepri yang mengalami fluktuatif sejak tahun 2022 sampai 2024.
Baca juga: Jumlah kunjungan wisman ke Kepri tunjukkan tren naik pada Maret 2025
Perekonomian Kepri tahun 2022 sebesar 5,09 persen, lalu meningkat jadi 5,20 persen di 2023, dan tumbuh melambat sebesar 5,02 persen 5,20 di tahun 2024.
Meski mengalami sedikit perlambatan, katanya, capaian pertumbuhan ekonomi Kepri 2024 tetap lebih tinggi dibanding capaian rata-rata di Pulau Sumatera, serta mendekati angka pertumbuhan nasional sebesar 5,03 persen pada 2024.
Selain itu, ia juga menyoroti kontribusi terbesar pada produk domestik regional bruto (PDRB) Kepri didominasi sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 41,04 persen.
Ketergantungan tinggi terhadap sektor ini, menurutnya, membutuhkan diversifikasi ekonomi ke depan melalui pengembangan sektor potensi yang lainnya seperti pariwisata ekonomi kreatif, industri hijau, serta teknologi, informasi, dan teknologi (TIK).
Ia turut menekankan terkait pentingnya meningkatkan kapasitas fiskal dalam percepatan pembangunan daerah di Kepri.
"Kemendagri mengkategorikan Kepri sebagai daerah dengan kapasitas fiskal sedang," ungkapnya.
Baca juga: Lanal Ranai panen 10 ribu bongkol jagung manis
Tahun 2024, lanjut dia, Kepri masuk dalam kapasitas fiskal dengan komposisi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 42,5 persen.
Dari segi realisasi APBD 2024, Kepri mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 91,99 persen, yang berada di urutan keenam dari sepuluh provinsi di Sumatera.
Sedangkan realisasi belanja sebesar 90,36 persen, juga berada di posisi keenam se-Sumatera, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 91 persen.
"Untuk realisasi APBD kabupaten/kota di Kepri, masih ada beberapa daerah di bawah rata-rata provinsi, seperti Anambas, Natuna dan Tanjungpinang," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Yusaharto turut berpesan agar Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kepri selaras dengan pembangunan nasional demi menjaga efisiensi dan efektivitas.
Tak hanya itu, Kemendagri juga menekankan kepala daerah dalam menyusun RPJMD wajib selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Perpres 2025 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
"Kami juga menitipkan pesan kepada Pemprov Kepri agar ikut membina dan membantu sinkronisasi pembangunan di tingkat kabupaten/kota," katanya menegaskan.
Baca juga:
Tabrakan di Tiban, pengemudi truk akui rem blong
Cuaca Kepri diprakirakan berawan hari ini
Komentar