Jakarta (ANTARA) -
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan posko nasional dalam rangka percepatan penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara.
“Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis malam.
Safrizal melaporkan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat berjalan efektif. Tim Kemendagri telah berada di Tapanuli Utara dan berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapanuli Utara serta jajaran keamanan setempat.
Ia menambahkan, tim lapangan telah bergerak menuju lokasi longsor pertama pada Rabu (26/11) malam, sedangkan tim BNPB pada Kamis (27/11) pagi telah menerbangkan pesawat caravan untuk meninjau dan mengirim bantuan ke wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan seluruh daerah terdampak mendapatkan dukungan logistik yang memadai.
Safrizal juga menyampaikan bahwa helikopter logistik baru bisa mendarat pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, pengangkutan logistik melalui helikopter baru dapat dilakukan pada Jumat (28/11).
“Tim PU (Dinas Pekerjaan Umum) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terus berupaya membuka jalan. Namun longsor (susulan) terus terjadi karena hujan,” jelasnya.
Bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11/2025) telah menyebabkan delapan warga meninggal dunia dan puluhan rumah rusak.
Upaya evakuasi telah dilakukan berbagai pihak hingga Selasa siang. Tim gabungan dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP juga telah dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak.
Sebelumnya, pada 18 November 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi. Menindaklanjuti SE tersebut, Kemendagri bergerak cepat mengonsolidasikan unsur BPBD, Satpol PP, serta Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan di seluruh daerah.
Konsolidasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang berlangsung secara virtual pada Jumat (21/11/2025). Forum ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Sementara itu, Korban banjir akibat tingginya curah hujan dan meluapnya air Sungai/Krueng Pase, Krueng Keureuto, Krueng Peutou, Krueng Pirak, Krueng Ajo, Krueng Sawang, Krueng Jambo Aye, Krueng Nisam Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh mengungsi di 35 titik.
"Data sementara ada 35 titik pengungsian dan hampir seluruh Kabupaten Aceh Utara lumpuh total akibat bencana banjir," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Utara Muntasir Ramli dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan banjir yang melanda kabupaten itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur, lahan pertanian, tambak dan perkebunan serta merendam pemukiman penduduk dan diperparah hilangnya jaringan internet (blackout/padam) yang menyebabkan tersendat proses evakuasi dan distribusi logistik ke lokasi pengungsian.
Data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara, Rabu (26/11), pukul 10.30 WIB, sebanyak 19 kecamatan terendam banjir, Tanah Jambo Aye (22 gampong/desa), Seuneddon (20), Baktiya (40), Muara Batu (10), Langkahan (8), Syamtalira Aron (14), Samudeta (7), Baktiya Barat (6), Lapang (11), Dewantara (16) Matangkuli (4), Bandar Baro (1), Lhoksukon (28), Pirak Timu (19), Sawang (5), Nibong (10), Tanah Luas (1) Murah Mulia (9), dan Kuta Makmur (7)
Jumlah korban terdampak banjir 46.830 jiwa (17.742 kepala keluarga) dengan jumlah warga yang telah mengungsi 44.350 jiwa atau 14.713 KK yang tersebar di 35 lokasi.
Ia memerinci korban bencana banjir yang mengungsi itu, termasuk ibu hamil 64 jiwa, balita 490 jiwa, lansia 526 jiwa, dan disabilitas 12 jiwa.
Kerusakan rumah akibat banjir terdiri atas rusak berat 13 unit, sedang 67 unit, dan ringan 50 unit.
Sebanyak 699 hektare sawah dan 571 hektare tambak terendam banjir dan sembilan lokasi tanggul sungai jebol dan satu jembatan Krueng Sawang putus.
Kebutuhan mereka saat ini, berupa bantuan evakuasi dan penyelamatan, makanan pokok, bantuan logistik masa darurat, dan alat berat untuk normalisasi.
Pemerintah Aceh Utara meningkatkan status siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana banjir, melalui surat Nomor 360/851/2025 ditandatangani Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil yang berlaku 14 hari, terhitung 25 November hingga 8 Desember 2025.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendagri-BNPB siapkan posko nasional tangani bencana Tapanuli Utara
Komentar