Buruh Padati Kantor Wali Kota Batam

Rabu, 3 Oktober 2012 11:03 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Kaum buruh dari seluruh kawasan industri memadati halaman Kantor Wali Kota Batam melakukan unjuk rasa menolak sistem kontrak yang mereka anggap merugikan pekerja, Rabu.

Pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia (FSPMI), Federasi Seikat Buruh Seluruh Indonesia (FSBSI) melakuan orasi meminta wali kota menyampaikan tuntutan mereka pada pemerintah pusat.

"Sudah lama kami menderita dan dirugikan dari sistem 'outsourcing' yang diterapkan di Indonesia," kata buruh.

Selain minta penghapusan 'outsourcing', buruh juga minta penghapusan upah murah, pemberlakuan UU BPJS pada 2014, dan pemberlakuan upah sektoral di Batam mulai 2013.

"Sebagian warga Batam merupakan pekerja. Jika pekerja sejahtera, Batam akan maju," kata dia.

Unjuk rasa yang berlangsung sejak sekitar pukul 09.30 WIB tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan dari Polri dan TNI.

Kawat berduri juga dipasang di halaman kantor wali kota mengantisipasi kerusuhan yang mungkin terjadi.

Kapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Yotje Mende, Rabu pagi meminta pekerja tertib saat melakukan unjuk rasa.

"Silakan melakukan unjuk rasa, tapi jangan sampai anarkis. Jaga ketertiban dan keamanan Batam," kata Kapolda.

Hingga sekitar pukul 11.00 WIB, ribuan buruh masih terus berdatangan ke kantor wali kota.

Koordinator Garda Metal FSPMI Kota Batam mengatakan, jumlah pekerja yang hari ini melakukan mogok kerja dan unjuk rasa sekitar 25 ribu orang.(KR-LNO/A013)

Editor: Dedi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.