Investasi di Sembulang Rempang ditunda, Mentrans: demi hormati hak warga

Kamis, 31 Juli 2025 18:50 WIB

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara (kedua dari kanan) mendengarkan aspirasi masyarakat Batam, Rempang, dan Galang dalam dialog bersama di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (18/4/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Transmigrasi)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan usulan penundaan investasi bukan ditujukan untuk keseluruhan wilayah Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tapi hanya di kawasan Sembulang untuk menghormati hak masyarakat setempat.

Ia mengakui masih ada penolakan dari warga di daerah tersebut sehingga penundaan investasi dianggap perlu untuk memastikan proyek pembangunan yang dilakukan nantinya dapat berjalan kondusif dan diterima baik oleh masyarakat.

"Perlu kami tegaskan bahwa yang diusulkan untuk ditunda bukanlah seluruh rencana investasi di wilayah Rempang, melainkan hanya di area tertentu yang saat ini masih terdapat resistensi masyarakat, yaitu di kawasan Sembulang," ujar Iftitah di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan penundaan investasi di kawasan Sembulang diajukan sebagai langkah preventif dan responsif, agar proses investasi dapat berjalan dengan tetap menjaga ketenangan sosial, menjunjung tinggi prinsip partisipatif, dan memastikan masyarakat lokal merasa aman serta dihormati hak-haknya.

Ia optimis bahwa rencana investasi di Pulau Rempang dan Pulau Galang, keduanya termasuk dalam kawasan Kota Batam, dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian daerah jika dikelola dengan baik.

Salah satu manfaat yang diharapkan dari realisasi investasi tersebut adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Iftitah menyatakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Transmigrasi (Kementrans), berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BP Batam, Pemerintah Kota Batam, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk mencari solusi atas hal ini.

Ia menyampaikan pihaknya terbuka terhadap saran dari berbagai pemangku kepentingan lainnya agar upaya pembangunan tersebut dapat berjalan dengan adil, inklusif, dan berkelanjutan.

"Kami juga terbuka terhadap masukan dari para tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan, agar proses pembangunan ini berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan," kata Iftitah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mentrans: Penundaan investasi di Sembulang demi hormati hak warga