Pemerintah Perlu Perbaiki Pola Pemberdayaan Suku Laut

Minggu, 13 Januari 2013 17:41 WIB

Batam (ANTARA Kepri) - Komunitas Merah Putih mengimbau pemerintah untuk memperbaiki pola pemberdayaan warga Suku Laut yang tinggal di beberapa kawasan pesisir di Provinsi Kepulauan Riau.

"Bantuan dari pemerintah untuk suku asli di Kepulauan Riau (Kepri) itu memang sudah ada, meski tidak maksimal. Tetapi polanya dinilai salah karena tidak dilaksanakan secara konsisten dan terkesan tidak terprogram dengan baik," kata Ketua Komunitas Bakti Bangsa Suprapto, Minggu.

Selama ini, kata dia, pemerintah hanya memberikan bantuan kepada warga Suku Laut, namun bantuan itu tidak diawasi dengan baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Suku asli di Kepri itu tidak hanya membutuhkan bantuan sampan, sembako dan pengobatan gratis, melainkan bimbingan dan perhatian khusus dari pemerintah.

Bimbingan itu diharapkan dapat menggiring mereka menjadi warga yang terbuka terhadap informasi, cerdas dan mudah berbaur dengan warga lainnya.

"Komunikasi merupakan hal yang paling penting dibuka agar informasi dapat mengalir dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, kondisi warga Suku Laut di Lingga, Bintan dan Batam, maupun Suku Akit di Karimun cukup memprihatinkan. Mereka mengalami ketertinggalan pendidikan, ekonomi dan teknologi, serta tingkat kesehatan yang rendah.

"Kondisi itu bukan sesuatu yang baru sehingga muncul persepsi ketertinggalan teknologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatan seperti dipelihara," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri Iskandarsyah meminta pemerintah lebih serius memperhatikan suku asli yang masih banyak tinggal di kawasan pedalaman wilayah tersebut.

"Hampir di setiap sudut kabupaten/kota di Kepri masih terdapat suku asli, yang terasing dari kehidupan perkotaan. Mereka butuh perhatian khusus pemerintah," kata Iskandarsyah yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Secara umum mereka sehari-hari hidup dari hasil tangkapan ikan, dengan kondisi perekonomian yang cukup memprihatinkan. Kemiskinan merupakan faktor penghambat perkembangan warga suku asli di Kepri, meski sejak beberapa tahun terakhir mereka sudah dapat berbaur dengan masyarakat.

Pemerintah harus melakukan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan di kawasan pesisir yang dihuni oleh suku asli. Hal itu dibutuhkan agar konsep pembangunan menjadi jelas dan terarah.

"Tidak hanya membangun sarana fisik, melainkan juga perekonomian kemasyarakatan dan sosial," ujarnya yang juga Pembina Komunitas Bakti Bangsa yang melaksanakan program Gerakan Kepri Mengajar. (ANTARA)

Editor: Rusdianto