Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mematangkan dukungan daerah terhadap program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto melalui rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya forum rapat ini sebagai ruang bertukar pikiran antarinstansi sekaligus menyatukan langkah dalam mengejar target pembangunan daerah dan nasional.
“Kita ingin seluruh kebijakan daerah sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dukungan nyata dari kabupaten/kota menjadi kunci agar program pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kepri,” ujar Ansar usai memimpin rapat di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Jumat.
Ansar menyampaikan salah satu yang menjadi fokus dalam rapat itu adalah program makan bergizi gratis (MBG) di Kepri, masih menghadapi tantangan distribusi karena kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau.
Pemprov Kepri, katanya, sudah mengalokasikan anggaran APBD untuk mendukung infrastruktur dapur layanan gizi serta menyiapkan Satgas MBG di setiap daerah.
Program ini tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
"Per Agustus 2025, realisasi penerima MBG di Kepri telah mencapai 23 persen atau 118 ribu orang dari target 516.419 penerima manfaat, yang meliputi 516.149 siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui," ujar Ansar.
Selain MBG, kata Ansar, rapat juga dibahas perkembangan koperasi desa merah putih (KDMP) hingga September 2025, tercatat 419 koperasi desa/kelurahan di Kepri telah terbentuk dan 407 di antaranya sudah memiliki akta notaris.
Meski begitu, data menunjukkan baru 157 koperasi atau 37 persen yang melaporkan operasionalisasi aset kantor dan gerai.
"Koperasi merah putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi kolektif desa, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan pembiayaan produktif dengan dukungan skema himpunan bank rakyat," ungkap Ansar.
Lanjut Ansar program berikutnya adalah pembangunan tiga juta rumah. Pemerintah daerah menyoroti masalah keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan data sosial ekonomi nasional untuk mendukung penanganan rumah tidak layak huni.
Untuk itu, Ansar meminta pemerintah kabupaten/kota bersinergi dengan BPS dan memanfaatkan skema alternatif pembiayaan seperti CSR, serta memberi insentif berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Mantan Anggota DPR RI itu menegaskan agar setiap kepala daerah segera menyusun langkah konkret di lapangan, sehingga program nasional ini mendapat porsi implementasi yang tepat di Kepri.
"Dengan komitmen bersama, MBG bisa berjalan baik, koperasi tumbuh sehat, dan masyarakat pulau-pulau menikmati rumah layak huni,” kata Ansar.
Ansar menambahkan rakor Forkopimda ini turut menghasilkan beberapa kesepakatan strategis, di antaranya percepatan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) MBG, lalu percepatan operasionalisasi KDMP, integrasi data kebutuhan rumah layak huni di kabupaten/kota, serta penguatan sistem distribusi bahan pokok ke pulau-pulau terluar.
Keseluruhan langkah tersebut diharapkan memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus mendukung pencapaian Astacita Presiden RI.
Komentar