Batam (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) menggenjot pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak kemitraan yayasan dan koperasi.
Bupati Karimun Iskandarsyah saat dihubungi di Batam, Senin, mengatakan pihaknya melihat potensi besar dalam peningkatan pajak daerah dengan adanya program pemerintah pusat seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
Memang tidak ada pajak yang dibebankan ke dapur SPPG, namun yayasan sebagai mitra tetap wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai undang-undang. Hal sama berlaku terhadap pemasok koperasi atau usaha mikro yang terlibat.
“Potensinya dalam pengelolaan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), yang dapat menciptakan lapangan kerja di sektor usaha mikro, menguatkan ekonomi lokal dan sumber daya manusia,” katanya.
Iskandarsyah berharap dengan menggenjot program pusat, maka dapat mengurangi ketergantungan kabupaten itu dari Transfer Ke Daerah (TKD).
“Secara fiskal kita memang masih bergantung dengan pusat, TKD lebih besar daripada PAD. Saat ini PAD baru sekitar 28-32 persen. Karena itu, kami mendorong penguatan investasi, pariwisata, serta peran swasta,” kata dia.
Saat ini, katanya, sektor dominan penyumbang PAD masih berasal dari granit dan retribusi galian. Namun, Pemkab Karimun juga mendorong sektor lain, termasuk koperasi dan program MBG untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Sementara itu, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemkab Karimun menargetkan 32 dapur SPPG, dengan 22 selesai dibangun dan 17 di antaranya telah beroperasi.
“Tersisa tiga kecamatan dari 14, yakni Durai, Selat Gelam, dan Sungai Besar, yang masih belum memiliki dapur SPPG karena letak geografisnya yang berada di pulau,” katanya.
Komentar