DPRD Karimun Panggil Perusda Bahas Krisis BBM
Karimun (Antara Kepri) - Komisi B DPRD Karimun yang membidangi ekonomi dan anggaran, Senin, memanggil Direktur Utama Perusahaan Daerah Usmantono untuk membahas krisis bahan bakar minyak terutama premium sehingga memicu antrean panjang kendaraan bermotor.
Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B Raja Kamaruddin didampingi anggota Ady Hermawan menitikberatkan permasalahan di manajemen PT Ology Karimun Bumi Sukses (OKBS), anak perusahaan Perusda selaku pengelola SPBU Jalan Poros, satu-satunya SPBU di Pulau Karimun Besar.
"Kami memanggil Dirut Perusda selaku pemegang saham mayoritas di PT OKBS, tujuannya ingin mengetahui penyebab antrean panjang dan sering putusnya persediaan premium di SPBU," kata Raja Kamaruddin di Gedung DPRD Karimun.
Menurut dia, antrean panjang kendaraan bermotor di SPBU terjadi setiap hari sehingga menimbulkan keresahan di kalangan warga masyarakat, ditambah lagi dengan tutupnya kios-kios bensin eceran pekan lalu.
"Kami melihat krisis BBM sudah sedemikian parah sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Perusda, selaku perusahaan milik daerah," katanya.
Anggota Komisi B Ady Hermawan menambahkan krisis BBM di SPBU Jalan Poros berasal dari manajemen OKBS.
"Seharusnya PT OKBS berupaya untuk menjamin ketersediaan BBM sehingga tidak memicu kelangkaan dan antrean panjang setiap hari. Kalau memang kurang modal maka harus ditambah sehingga persediaan tidak habis," katanya.
Ady Hermawan mendesak Perusda mengambil alih pengelolaan SPBU sehingga kelangkaan premium tidak terjadi berulang-ulang.
"Selaku pemegang 51 persen saham di OKBS, kami mendesak Perusda mengambil alih pengelolaan SPBU dan membenahi sistem pendistribusian BBM dari Pertamina," katanya.
Pada kesempatan itu, Dirut Perusda Usmantono mengatakan tidak tahu persis sistem pendistribusian BBM di SPBU karena PT OKBS tidak melaporkannya ke Perusda.
Perusda yang kantornya satu gedung dengan PT OKBS, menurut dia, tidak pernah mendapat laporan terkait kendala yang dihadapi OKBS, bahkan direksi OKBS tidak hadir dalam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilaksanakan pada 2012.
"Hingga saat ini Dirut OKBS tidak pernah mendatangi saya, apakah karena kurang modal atau ada kendala lain. Saya hanya tahu kapal pengangkut BBM dari depo Pertamina Tanjunguban sekitar 300 ton, sedangkan yang dibeli 230 ton," ujarnya.
Namun demikian, Usmantono mengatakan, dalam waktu dekat akan kembali menggelar RUPS dengan manajemen OKBS yang merupakan perusahaan konsorsium dengan dua perusahaan swasta, yaitu PT Karya Putera Karimun dengan saham 24 persen dan Putera Kelana Makmur dengan saham 25 persen.
Pada kesempatan lain, anggota DPRD Karimun Bakti Lubis menilai, krisis BBM di SPBU Jalan Poros akibat sistem pendistribusian yang tidak memperhitungkan kebutuhan menjelang datangnya pasokan baru.
Bakti Lubis mengatakan, berdasarkan pertemuan pihaknya dengan direksi OKBS, kuota BBM yang datang setiap pekan hanya bisa memenuhi kebutuhan paling lama lima hari, sedangkan proses pembelian hingga kedatangan kapal pengangkut dari depo Pertamina memakan waktu sekitar empat hari.
"Belum datang pasokan baru, stok lama sudah habis sehingga terjadi kelangkaan. Seharusnya OKBS menyiapkan tanki untuk cadangan sehingga persediaan BBM tidak putus," katanya. (Antara)
Editor: Sri Muryono
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
