Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memastikan proyek-proyek strategis yang telah disusun tetap berjalan meski ada kebijakan penurunan dana transfer pusat ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
"Dengan keterbatasan anggaran yang kita dihadapi, proyek-proyek strategis 2026 harus tetap jalan, karena itu jadi salah satu daya ungkit ekonomi masyarakat," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Rabu.
Ia memaparkan sejumlah proyek strategis 2026, antara lain pembangunan Tugu Bahasa Nasional di Pulau Penyengat yang diperkirakan menelan anggaran Rp90 miliar. Proyek ini akan mengukuhkan Penyengat sebagai pusat lahirnya Bahasa Indonesia, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan.
Kemudian, pembenahan rumah sakit umum daerah (RSUD) Raja Ahmad Tabib Kepri berupa pembangunan gedung poliklinik lima lantai diperkirakan membutuhkan anggaran Rp110 miliar. Pembangunan ini bertujuan menjadikan RSUD Pemprov Kepri itu sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional.
Baca juga: Disdamkarmat Natuna tambah satu unit pemadam kapasitas 3.000 liter
Pemprov Kepri, kata Ansar, juga tengah mempertimbangkan dua opsi pinjaman dana kepada perbankan atau PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembiayaan proyek-proyek strategis tersebut.
"Masih dibahas bersama DPRD, karena kita sudah punya pengalaman pinjam dana ke PT SMI untuk pembangunan jalan layang di Tanjungpinang," ungkap Ansar.
Dia melanjutkan pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri 2026, terjadi pengurangan dana transfer pusat ke daerah menyusul terbitnya Surat Menteri Keuangan RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah tanggal 23 September 2025 tentang Rancangan Alokasi Dana TKD 2026.
Berdasarkan surat itu, pendapatan dana transfer Kepri 2026 turun Rp534 miliar dibanding 2025, yaitu dari Rp2,001 triliun menjadi Rp1,467 triliun.
Dengan demikian, lanjut Ansar, Pemprov Kepri harus melakukan penyesuaian target belanja dan pendapatan pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.
Baca juga: Natuna kembali ekspor ikan hidup ke Hong Kong setelah terhenti enam bulan
"Rancangan APBD 2026 harus dibahas komprehensif dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan serta sesuai tujuan APBD sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri yang maju, makmur dan merata," ungkap Ansar.
Gubernur menambahkan pihaknya akan menyisir seluruh anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri guna memastikan peruntukannya sesuai program prioritas.
Kebutuhan belanja OPD yang sifatnya tidak mendesak akan dipangkas guna menutupi pengurangan pendapatan transfer daerah di tahun depan. Termasuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD.
"APBD 2026 fokus mengakomodir pemenuhan belanja wajib, belanja fungsi daerah seperti pendidikan, kesehatan pelayanan serta pemenuhan belanja pegawai, penurunan angka kemiskinan, memberikan dukungan pada program Asta Cita Presiden, serta program-program nasional di daerah," demikian Ansar.
Baca juga:
Diskan Batam salurkan bantuan kelompok budi daya ikan senilai Rp2,7 M
Polres Karimun-Kepri cegah pengiriman 10 CPMI ilegal tujuan Malaysia
Komentar