Pemprov Kepri pinjam ke bank Rp400 M untuk bangun infrastruktur

Selasa, 13 Januari 2026 18:06 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2026 kepada jajaran Kepala OPD di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (13/1/2026). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengambil kebijakan melakukan pinjaman daerah ke bank senilai Rp400 miliar untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

"Kalau tak ada pinjaman, tak ada kegiatan pembangunan tahun ini, karena kondisi fiskal kita memang terbatas," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa.

Ansar menyebut pinjaman daerah itu sudah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Pemprov Kepri hanya tinggal melengkapi sejumlah persyaratan administrasi untuk merealisasikan pinjaman tersebut.

Ansar menjelaskan pinjaman daerah itu akan dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB), dengan jangka waktu pelunasan selama dua tahun, yakni periode 2026-2027.

Semula, kata Ansar, Pemprov Kepri berencana meminjam uang di Bank Riau Kepri (BRK), namun terkendala pada status penyusunan dewan direksi yang belum rampung dan ditambah kewenangan pinjaman BRK dibatasi sebesar Rp50 miliar.

"Makanya, kita beralih meminjam ke BJB. Bunga pinjamannya juga lebih rendah," ucap Ansar.

Baca juga: Imigrasi Belakangpadang gencarkan sosialisasi kejar target PNBP tahun 2026

Lanjut Gubernur menyampaikan pinjaman daerah sebesar Rp400 miliar itu akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) milik Pemprov Kepri, mulai dari revitalisasi gedung hingga pembangunan ruang poliklinik kesehatan yang baru.

Selain itu, ada pula pembiayaan untuk pembangunan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, yang dimulai tahun 2026. Pembangunan monumen itu sebagai penanda bahwa Bahasa Indonesia lahir dari Pulau Penyengat, sekaligus upaya pemerintah menarik kunjungan wisatawan ke pulau bersejarah tersebut.

"Selebihnya, pinjaman dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur di semua kabupaten/kota se-Kepri, seperti pembangunan jalan, jembatan serta pelabuhan apung," ungkapnya.

Mantan Anggota DPR RI itu memastikan pinjaman daerah tersebut sudah sesuai regulasi dan mendapat persetujuan DPRD Kepri, dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pengembaliannya.

Baca juga: Gubernur Ansar serahkan DPA APBD 2026 senilai Rp3,5 triliun 33 ke OPD

Baca juga: Imigrasi Belakangpadang dekatkan layanan permohonan paspor untuk warga pulau