Pemprov Kepri minta KPID prioritaskan isu perbatasan negara

Selasa, 21 Oktober 2025 12:59 WIB

Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura diwawancara usai melantik Komisioner KPID Kepri periode 2025-2028 di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa (21/10/2025). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) meminta Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) periode 2025-2028 yang baru dilantik fokus mengangkat isu perbatasan dengan Malaysia-Singapura melalui lembaga penyiaran di daerah tersebut.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menyebut letak geografis Kepri yang berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Singapura itu rentan disusupi konten-konten dari luar negeri, sehingga berpotensi mengikis rasa nasionalisme masyarakat.

"Maka itu, kami tekankan KPID harus memprioritaskan isu-isu perbatasan. Penyiaran di Kepri bukan sekadar hiburan, tapi soal kedaulatan informasi dan jati diri bangsa," kata Wagub Nyanyang setelah melantik komisioner KPID Kepri di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Selasa.

Oleh karena itu, Wagub Nyanyang menaruh harapan agar KPID Kepri menjadi garda terdepan dalam membentengi ideologi bangsa, yaitu memastikan seluruh konten siaran lokal dan nasional dapat memperkuat rasa nasionalisme dan tidak mengikis nilai-nilai budaya Melayu yang dijunjung tinggi masyarakat setempat.

Selain itu, penguatan konten lokal melalui peran aktif KPID Kepri mendorong lahirnya program siaran yang mengangkat potensi maritim, kearifan lokal, pariwisata, serta mempromosikan produk unggulan UMKM.

Selanjutnya, literasi digital dan penyiaran dengan mengedukasi masyarakat terutama di pulau-pulau terpencil mengenai pentingnya memilah informasi sekaligus mencegah berita bohong (hoaks) serta mengantisipasi rekayasa informasi melalui framing.

"KPID harus memastikan masyarakat pulau terpencil dapat akses informasi yang adil, merata dan berkualitas dari dalam negeri," ungkapnya.

Selain itu, Nyanyang turut mengingatkan KPID melakukan pengawasan dinamis dan menyaring konten siaran yang masuk dari luar negeri yang berisiko menggerus moral dan Pancasila.

KPID diharapkan mampu menemukan inovasi-inovasi baru dalam menjalankan tugasnya, sehingga tak hanya berkutat dengan rutinitas semata, melainkan lebih adaftif, kreatif dan responsif terhadap dinamika daerah perbatasan.

Nyanyang pun mengajak seluruh Komisioner KPID Kepri yang baru dilantik menjadikan lembaga ini sebagai jembatan efektif antara kepentingan masyarakat, pemerintah dan lembaga penyiaran.

"Bekerjalah secara kolektif kolegial serta berkoordinasi erat dengan semua pihak. Jadikan sumpah dan janji yang diucapkan, sebagai pedoman kerja," demikian Nyanyang.

Total ada tujuh Komisioner KPID Kepri periode 2025-2028 yang dilantik, yakni Ramon Damora, Tito Sumarno, Henky Johari, Indra Isputranto, Ahmad Dani, Bambang Sumitro, dan Walter Panjaitan.

Baca juga: Mencicipi paduan gurih sagu, kelapa dan ikan tongkol jadi satu di Tabel Mando