Barantin: 198 pintu masuk Batam jadi tantangan pengawasan

Kamis, 6 November 2025 15:42 WIB

Deputi Bidang Karantina Ikan Barantin Drama Panca Putra (tengah) dengan para pemangku kepentingan lalu lintas media pembawa dan komoditas pada acara FGD Karantina Kepri, di Batam, Kepri, Kamis (6/11/2025). ANTARA/Amandine Nadja

Batam (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyebutkan bahwa banyaknya pintu masuk di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menjadi tantangan bagi karantina dalam pengawasan lalu lintas media pembawa hama penyakit hewan dan ikan berjalan efektif.

Deputi Bidang Karantina Ikan Barantin Drama Panca Putra dalam Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Regulasi Karantina Ikan dalam Mendukung Sinergitas Antarinstansi yang digelar di Batam, Kamis, menyebutkan di Batam ada lebih dari 190, kalau tidak salah 198 pintu masuk, yang menjadi jalur keluar dan masuk berbagai komoditas.

“Pintu pemasukan yang banyak ini ada plus minusnya. Di satu sisi, ini menunjukkan tingginya laju lalu lintas barang yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, menjadi tantangan besar dalam menjaga biosecurity dan mencegah masuknya komoditas tidak berizin,” katanya lagi.

Ia menambahkan, pengawasan karantina harus dipastikan berjalan efektif baik untuk kegiatan ekspor, impor, maupun distribusi antardaerah.

Setiap produk hewan, ikan, dan tumbuhan yang dilalulintaskan wajib tercatat dan lulus pemeriksaan sesuai sistem yang telah diintegrasikan dengan instansi terkait.

“Kami terus memperkuat integrasi data dengan Bea Cukai dan dinas terkait agar sistem ‘traceability’ atau ketertelusuran produk semakin akurat. Sinergi ini penting untuk memastikan setiap komoditas yang keluar-masuk Batam dapat diawasi secara menyeluruh,” ujar Drama.

Direktur Tindakan Karantina Kepri Achmad Alfaraby menyoroti masih adanya komoditas ikan yang diekspor tanpa melengkapi dokumen karantina.

Menurutnya, meskipun beberapa negara tujuan ekspor tidak mensyaratkan dokumen tersebut, prosedur karantina tetap wajib dilakukan untuk menjaga standar keamanan hayati nasional.

“Kami masih menemui kesulitan dalam memastikan sertifikat kesehatan hewan atau ikan terlampir pada setiap pengiriman, serta laporan kepada pejabat karantina setempat. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Kepala Karantina Kepri Hasim mengatakan FGD ini menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi antarinstansi dan menyamakan langkah dalam implementasi pengawasan di lapangan.

“Batam memiliki lalu lintas komoditas yang tinggi, terutama untuk hewan, ikan, dan tumbuhan. Melalui forum ini, kami fokus membahas penguatan regulasi di sektor perikanan agar pengawasan bisa dilakukan lebih efektif dan terkoordinasi,” kata Hasim

Turut hadir dalam diskusi tersebut, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri, Perwakilan dari Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, Ditjen Bea Cukai Kepri, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Barat, dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Diskusi tersebut juga menghadirkan pelaku usaha, asosiasi pengusaha perikanan serta pemangku kepentingan lain untuk dilibatkan dalam diskusi panel.