Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ingin mendirikan kantor bersama antara Bappenas dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) di Kota Tanjungpinang.
Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana mengatakan, kantor bersama ini akan berbentuk Project Management Office (PMO), yang berfungsi sebagai pusat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perencanaan, sinkronisasi, dan pelaksanaan program strategis pembangunan.
“Kantor bersama ini jadi wadah untuk menyinergikan program-program strategis yang diusulkan pemerintah daerah dengan program unggulan dari pemerintah pusat," kata Eka Candra usai bertemu Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis.
Melalui PMO, kata dia, pihaknya ingin memastikan agar tak ada lagi hambatan dalam proses perencanaan, sinkronisasi, dan pelaksanaan program-program strategis di lapangan.
Baca juga: BTN-Pemprov Kepri jalin kerja sama layanan penyediaan biaya rumah ASN
Dia menegaskan, pendekatan kolaboratif seperti ini sejalan dengan arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas guna memperkuat integrasi pembangunan antara pusat dan daerah dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya di Kepri.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik rencana pendirian kantor bersama tersebut.
Menurutnya langkah Bappenas ini menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap pembangunan Kepri sebagai wilayah strategis nasional yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Pemprov Kepri selalu berkomitmen mendukung penuh program pemerintah pusat.
"Rencana pembangunan kantor bersama di Tanjungpinang tentu semakin memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor,” ujar Ansar.
Lebih lanjut Ansar menawarkan Gedung Bintan Expo di Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, sebagai lokasi yang potensial untuk dijadikan kantor bersama.
Gedung tersebut juga akan digunakan sebagai kantor Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satgas Koperasi Merah Putih.
"Harapan kita, ini bisa menjadi pusat aktivitas strategis yang terintegrasi,” demikian Ansar.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang bayar klaim Rp346,8 miliar untuk 41 ribu kasus
Komentar