Wagub Nyanyang sebut Perairan Kepri rawan pencemaran laut

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura mengatakan daerah itu rawan terjadinya pencemaran laut karena 96 persen wilayah provinsi itu merupakan perairan maritim.

Selain itu Kepri yang terletak pada salah satu choke point dunia Selat Malaka dan berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, yang menjadikan kawasan ini padat lalu lintas kapal, aktivitas minyak dan gas, serta industri maritim lainnya, menempatkan daerah ini pada tingkat kerentanan tinggi.

"Dalam hal ini ancaman terhadap insiden pencemaran, khususnya tumpahan minyak, sangat nyata di perairan Kepri," kata Wagub Nyanyang usai menghadiri acara Table Top Exercise National Marine Pollution Exercise (Marpolex) Tahun 2025 di Batam, Selasa.

Baca juga: Polres Lingga bersama masyarakat gotong royong cegah potensi banjir

Secara akademik, kata Nyanyang, berbagai penelitian menyatakan tumpahan minyak berskala besar dapat memengaruhi kualitas ekosistem perairan, lalu rantai makanan hingga produktivitas masyarakat yang berdampak pada kesehatan yang sifatnya jangka panjang dan membutuhkan intervensi lintas sektor.

Oleh karena itu Wagub Kepri berharap kegiatan Marpolex bukan hanya sebagai pemenuhan protokol nasional dalam tata kelola marine safety, tetapi juga instrumen kebijakan yang memperkuat lingkungan laut pada tingkat regional.

"Pelaksanaan Table Top Exercise (TTX) ini merupakan fase strategis dari keseluruhan rangkaian Marpolex. TTX memungkinkan untuk mensimulasikan skenario darurat secara sistematis dan berbasis kajian risiko," ujarnya.

Wagub Nyanyang turut menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan terus berkomitmen dalam perlindungan lingkungan maritim dan peningkatan kapasitas penanggulangan keadaan darurat.

Marpolex 2025 yang digelar 17-19 November 2025 merupakan latihan bersama penanggulangan tumpahan minyak di laut secara nasional.

Baca juga: Imigrasi Ranai kembali menempatkan pegawai di PLBN Serasan

Sebanyak 30 kapal dengan kurang lebih 500 personel dari kementerian/lembaga dan instansi terkait keamanan perairan mengikuti latihan penanggulangan tumpahan minyak di perairan Batam.

"Latihan Marpolex 2025 mensimulasikan upaya penyelamatan dan penanggulangan tubrukan antara kapal tanker dan kapal motor," ujar Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendri Ginting di Batam.

Kapal-kapal yang dilibatkan berasal dari Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kemenhub, Basarnas, TNI, Polri, Bea Cukai, Bakamla RI, dan pemerintah daerah Provinsi Kepri, serta Kota Batam.