Tanjungpinang (ANTARA) - DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) sepakat menetapkan pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar pada APBD tahun anggaran 2026, sebagai dampak pemotongan dana transfer pusat ke daerah (TKD).
"Kami (DPRD) menyetujui pinjaman daerah Rp250 miliar, dengan cicilan pembiayaan pokok Rp19 miliar melalui APBD 2026," kata Wakil Ketua III DPRD Kepri Bakhtiar di Tanjungpinang, Senin.
Baca juga: Perputaran ekonomi Kepri International Art & Culture capai Rp8 M
Bahktiar menyebut APBD Kepri 2026 telah disahkan sebesar Rp3,54 triliun atau turun Rp374 miliar (9,65 persen) dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp3,91 triliun.
Kondisi ini, menurut dia, salah satunya dipicu penurunan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari dana TKD sebesar Rp495 miliar dalam APBD Kepri 2026.
"Maka itu, diambil kebijakan pinjaman daerah Rp250 miliar guna memperkuat kondisi fiskal tahun depan," ungkapnya.
Baca juga: Polda Kepri salurkan bantuan korban bencana Sumatera
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira menyampaikan pinjaman daerah 2026 dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur strategis, seperti penambahan gedung poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) yang diperkirakan menelan anggaran Rp110 miliar.
Pinjaman itu juga diprioritaskan untuk program penurunan stunting, kemiskinan ekstrem serta meningkatkan investasi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, lanjut dia, langkah pinjaman daerah ini diambil guna menutup penurunan kapasitas fiskal akibat berkurangnya transfer pusat. Pinjaman tersebut dikelola sesuai regulasi dan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pengembalian.
"Pengeluaran pembiayaan diarahkan pada pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo," ucap Luki.
Baca juga: Pemprov Kepri beri hadiah 10 paket umrah
Luki memastikan penganggaran seluruh organiasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kepri mengutamakan kebutuhan rutin, program prioritas pembangunan serta penerapan prinsip efektif serta efisien.
Komentar