Pemprov Kepri usul pemisahan komponen pangan dan nonpangan terkait inflasi

Selasa, 10 Februari 2026 05:11 WIB

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (ANTARA/Ogen)

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengusulkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) dapat memisahkan komponen inflasi pangan dan non-pangan guna mempercepat upaya intervensi pada langkah pengendalian inflasi.

Ia menyebut inflasi Kepri pada Desember 2025 tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa diintervensi, seperti harga emas dan tiket pesawat, termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah.

"Makanya, kita akan usulkan kepada BPS supaya inflasi pangan dan non-pangan dapat dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat," kata Gubernur Ansar usai meluncurkan gerakan pangan murah (GPM) serentak se-Provinsi Kepri tahun 2026 di kawasan Bintan Center, Kota Tanjungpinang, Senin.

Baca juga: Disnaker Batam buka program pelatihan gratis bagi 1.984 pencari kerja

Ansar mengatakan, Kepri pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada tahun 2024.

Sebagai upaya pengendalian inflasi, Gubernur Kepri juga meminta dukungan Bulog guna memastikan distribusi beras berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, seperti Imlek, Ramadhan dan Idul Fitri.

Ia pun mengingatkan semua stakeholder terkait pentingnya memotong rantai distribusi pangan yang terlalu panjang serta mencegah praktik penimbunan bahan pokok yang berpotensi memicu harga tidak wajar di pasaran.

“Kita harus menjaga inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan distribusi ekonomi benar-benar memberi dampak yang merata kepada masyarakat,” ucap Ansar.

Baca juga: Kapolda Kepri sebut pemberantasan TPPO harus berbasis intelijen modern