Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bupati atau kepala daerah yang cengeng dan tidak mampu menangani bencana banjir lebih baik mengundurkan diri.
"Kalau ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan. Kita ganti dengan yang lain, yang siap bekerja untuk rakyat," kata Muzakir Manaf di Aceh Timur, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyikapi adanya sejumlah kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani bencana banjir di wilayahnya.
Menurut Gubernur, banjir yang terjadi saat ini bukan bencana biasa. Banjir yang melanda Aceh sebagai tsunami jilid kedua, karena dampak dan luas wilayah terdampaknya lebih parah dari peristiwa tsunami pada 2004.
"Kalau tsunami 2004, air hanya datang sekitar dua jam. Akan tetapi, bencana banjir kali ini, air menggenangi rumah warga sampai lima hari lebih. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh," katanya.
Berdasar data sementara, kata dia, sedikitnya lima wilayah di Aceh mengalami banjir dengan kategori berat, yakni Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, sebagian wilayah Kabupaten Bireuen, dan sebagian Kabupaten Aceh Tengah.
Di wilayah-wilayah tersebut, ribuan rumah terendam, akses transportasi terputus, aktivitas ekonomi lumpuh, serta ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, bahkan ada laporan korban meninggal dunia, warga sakit, hingga fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, dan jembatan mengalami kerusakan parah.
Muzakir Manaf secara tegas memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat bawah, mulai dari camat hingga keuchik (kepala desa), untuk bersikap proaktif dalam penanganan bencana.
"Tidak boleh ada camat atau keuchik yang hanya menunggu instruksi. Semua harus bergerak, turun ke lapangan, memastikan rakyat tertolong, dapur umum berjalan, bantuan sampai, dan tidak ada yang kelaparan," katanya.
Gubernur mengingatkan agar tidak ada kepala daerah yang bersikap main aman atau takut mengambil keputusan di tengah kondisi darurat. Saat situasi bencana, yang dibutuhkan adalah keberanian, kecepatan, dan kepedulian.
"Kepala daerah itu dipilih rakyat untuk bekerja dalam kondisi tersulit sekalipun, bukan untuk mengeluh. Rakyat butuh pemimpin yang berdiri di barisan terdepan, bukan yang lari dari tanggung jawab," katanya.
Terkait dengan kesehatan, Gubernur mengatakan telah mendatangkan dokter dari Malaysia untuk membantu merawat pasien yang terdampak banjir, khususnya korban dengan kondisi berat serta penyakit setelah banjir, seperti infeksi, diare, inspeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit.
Langkah ini dilakukan mengingat beberapa fasilitas kesehatan di daerah terdampak mengalami keterbatasan tenaga medis, kerusakan sarana prasarana akibat terendam banjir, serta lonjakan jumlah pasien yang signifikan.
"Kita tidak boleh membiarkan rakyat kita berjuang sendiri. Semua sumber daya harus kita kerahkan, termasuk tenaga medis dari luar negeri jika dibutuhkan," kata Gubernur.
Pemerintah Aceh berharap seluruh unsur pemerintahan, TNI-Polri, relawan, tenaga kesehatan, serta masyarakat dapat terus bersinergi dalam mempercepat proses evakuasi, distribusi bantuan, penanganan korban, serta pemulihan setelah banjir.
"Bencana banjir yang disebut sebagai tsunami kedua ini menjadi peringatan keras bahwa Aceh masih sangat rentan terhadap bencana alam, baik dari sisi geografis maupun kesiapan infrastruktur dan tata kelola wilayah," kata Muzakir Manaf.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali meminta Pemerintah Provinsi Aceh untuk segera mencairkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan bencana di daerah tersebut.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, di masa tanggap darurat ini faktor kecepatan menentukan keberhasilan dalam pemulihan dan penanganan bencana" kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Safrizal dalam Rapat Percepatan Penanganan Bencana di Aceh digelar di Kantor Gubernur Aceh yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Provinsi Aceh, dan pihak terkait lainnya.
Salah satu kendala utama penanganan bencana di Aceh adalah belum dicairkannya dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang sangat dibutuhkan dalam mempercepat penanganan bencana. Rapat ini dimaksudkan pula untuk mengonsolidasikan percepatan pemanfaatan BTT tersebut.
"Regulasi telah jelas mengatur terkait penggunaan BTT yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa keadaan darurat yang memenuhi kriteria penggunaan dana Belanja BTT adalah bencana alam. Ini harus dipahami, bahwa kebutuhan dan kendala biaya dapat dipecahkan dengan pemanfaatan BTT sebagai solusi," ujarnya.
Dana BTT dapat dimanfaatkan untuk melakukan di 8 area pengadaan barang dan jasa, yakni pencarian dan pertolongan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan hunian sementara. Pengaturan ini termaktub dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Dengan skema pengadaan di 8 area, maka dana BTT ini dapat mengurai kebutuhan yang mendesak disamping pemanfaatan BTT ada juga bantuan keuangan dari berbagai Provinsi lainnya seperti Jawa Timur, NTT, Kaltara dan Sulut. Sumber daya ini harus dioptimalkan sesegera mungkin untuk pemulihan" kata Safrizal.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Aceh Muhammad Nasir menyampaikan bahwa proses pencairan BTT akan dituntaskan besok. Di samping itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga mendorong pemanfaatan 143 miliar di 18 kabupaten/kota se Aceh.
"Selesai rapat ini, seluruh SKPA terkait harus menuntaskan pekerjaan malam ini juga, sehingga besok BTT dapat dicairkan" kata Nasir.
Terhambatnya proses pencairan BTT tersebut, menyebabkan tidak optimalnya penanganan bencana banjir, padahal peraturan dengan tegas mengamanatkan langkah percepatan saat terjadi bencana.
Situasi ini justru berbanding terbalik dengan pemerintah provinsi lain yang berlomba-lomba menyumbangkan APBD-nya untuk membantu penanganan bencana banjir di Sumatera, termasuk Aceh.
Tercatat Pemprov Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat telah mencairkan dana BTT untuk dialokasikan bagi bantuan bencana banjir Sumatera.
Safrizal juga kembali menegaskan meski pemerintah pusat hadir untuk membantu, tanggungjawab pemda tidak bisa diwakilkan. Pemerintah hadir langsung untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masa tanggap darurat.
Kementerian Dalam Negeri juga menaruh perhatian serius terhadap percepatan pemanfaatan dana BTT baik di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Sepekan sudah berlalu pascabanjir bandang yang berdampak di 18 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, upaya pemulihan terus berlangsung di tengah kondisi masih terputusnya infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan komunikasi, dan pengadaan logistik kebutuhan pokok bagi pengungsi dan warga.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur: Bupati cengeng tangani banjir lebih baik mundur
Komentar