DPRD Sahkan APBD Karimun 2014

Jumat, 27 Desember 2013 21:02 WIB

Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar (antarakepri.com)

Karimun (Antara Kepri) - DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengesahkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat.

Dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Raja Bakhtiar itu, juru bicara Badan Anggaran melalui Raja Kamaruddin menyampaikan bahwa belanja, pendapatan maupun pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan dibandingkan saat pembahasan atau masih berbentuk rancangan perda.

Menurut Raja Kamaruddin, belanja daerah 2014 tetap sebesar Rp1,077 triliun, pendapatan sebesar Rp945 miliar dan pembiayaan Rp131 miliar.

"Besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tertuang dalam APBD 2014 sudah sesuai dengan harapan dan diharapkan mampu mendorong program pembangunan," katanya.

Setelah membeberkan angka-angka, Raja Kamaruddin juga menyampaikan pandangan akhir delapan fraksi yang pada umumnya menginginkan agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan didukung dengan pelayanan aparatur yang lebih baik.

Ia menuturkan, Fraksi Partai Golkar mengharapkan Dinas Pendapatan Daerah agar terus berkreasi dan berinovasi mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Fraksi PAN, menurut dia meminta pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama untuk mengejar ketertinggalan di daerah pulau dan kawasan pesisir atau hinterland.

"Fraksi PAN juga mengharapkan pelayanan di RSUD lebih ditingkatkan dan melayani warga pemegang surat keterangan tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan medis," katanya.

Kemudian, Fraksi PDIP lebih menyoroti proyek Coastal Area tahap pertama. Fraksi PDIP menyatakan telah menemukan adanya perubahan atau eskalasi pekerjaan proyek tersebut oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).

"PDIP menolak eskalasi proyek tersebut serta meminta transparansi pelayanan dan penganggaran pada RSUD yang sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD)," paparnya.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat juga mengkritisi Dinas PU yang telah melakukan perubahan pada anggaran proyek Coastal Area tahap pertama. Fraksi Demokrat juga menyoroti kinerja RSUD Karimun yang dinilai belum maksimal ditandai dengan masih banyaknya keluhan dari pasien.

Fraksi Partai Bintang Reformasi meminta pemerintah daerah mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Karimun Besar dengan pulau-pulau lain. Ketimpangan pembangunan, menurut fraksi tersebut tidak selaras dengan tema pembangunan serta pembangunan jalan penghubung di daerah pesisir.

Sementara itu, Fraksi Hanura meminta agar anggaran untuk Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kepri yang pada 2014 dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun tidak membebani APBD Karimun.

"Fraksi Hanura juga meminta agar pengadaan lahan Coastal Area tahap dua sesuai dengan penggantian lahan," jelas Raja Kamaruddin lagi.

Raja Kamaruddin mengatakan, Fraksi Keadilan dan Pembangunan menyoroti pelayanan kesehatan di puskesmas daerah pulau. Fraksi tersebut menilai perlu disiapkan puskesmas rawat inap di kawasan pesisir.

Sedangkan Fraksi Kebangkitan Indonesia Baru meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah meningkatkan kapasitasnya sehingga seluruh program terlaksana sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Terkait pandangan umum delapan fraksi tersebut, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengapresiasi kritikan dan saran sebagai bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan pembangunan.(Antara)

Editor: Dedi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.