DPC PPP Se-Indonesia Desak KMP KIH Dibubarkan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Forum Komunikasi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia mendesak DPR membubarkan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KMP-KIH).

"KMP dan KIH itu sumber konflik, karena itu harus dibubarkan. Perpecahan di DPR yang membentuk dua koalisi itu harus dihentikan," kata Sekretaris Forum Komunikasi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan se-Indonesia Syaiful di Tanjungpinang, Senin.

Dia mengatakan konflik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) salah satunya juga disebabkan KMP dan KIH. Ketua Umum PPP versi Muktamar VIII di Jakarta Djan Faridz masuk ke KMP, sedangkan Ketua Umum PPP versi Muktamar VIII di Surabaya Romahurmuziy masuk ke KIH.

"Jika KMP dan KIH dibubarkan tidak ada lagi kelompok-kelompok, yang ada DPR. DPR harus menjalankan fungsinya secara maksimal, kasihan rakyat menerima imbas negatif dari koalisi di DPR," ujarnya yang juga Ketua DPC PPP Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).

Syaiful mengungkapkan konflik di PPP berdampak negatif bagi beberapa kepengurusan daerah. Beberapa kader PPP di daerah dipecat karena memihak pada salah satu pemimpin.

"Untung saja konflik di pusat itu tidak mempengaruhi Kepri," ucapnya. 

Menurut dia, konflik kepemimpinan di PPP sulit diakhiri jika kedua pemimpin masih ngotot menjadi ketua umum. Meski Djan Faridz dan Romahurmuziy menginginkan islah, tetapi keinginan itu tidak akan tercapai karena kedua politikus itu ingin menjadi ketua umum.

Jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk kepentingan partai, kata dia PPP harus mengadakan muktamar islah. Kedua politikus itu harus melepaskan jabatannya, dan bertarung pada muktamar islah.

Muktamar harus dilakukan secara adil dan terbuka. Hasil dari muktamar itu juga harus diterima oleh Djan Faridz dan Romahurmuziy.

"DPC PPP se-Indonesia menginginkan tidak terjadi dualisme kepemimpinan di PPP. Jika ingin PPP damai dan melaksanakan fungsinya dengan baik, maka harus diakhirnya dualisme kepemimpinan di PPP," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto