Wabup Karimun Minta FPK Peka Kondisi Sosial

Selasa, 25 Agustus 2015 00:01 WIB

Karimun yang berada di perbatasan, dengan masyarakatnya yang heterogen memiliki tantangan dan ancaman. FPK diharapkan mampu mengelola tantangan dan ancaman itu sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara

Karimun (Antara Kepri) - Wakil Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq meminta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) peka situasi dan kondisi sosial sehingga gesekan berpotensi konflik di masyarakat heterogen dapat diantisipasi secara dini.

"FPK adalah wadah perekat untuk menyelesaikan atau membahas berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, harus tanggap dan peka mengamati lingkungan agar keharmonisan yang terjalin selama ini, tidak terganggu dengan gesekan-gesekan di tengah warga," kata dia ketika membuka Rapat Koordinasi FPK Kabupaten Karimun di Gedung Nasional, Tanjung Balai Karimun, Senin.

Menurut Aunur Rafiq, FPK adalah wadah membangun komunikasi, berbagi informasi, berkonsultasi dan bekerja sama di antara seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan adat istiadat. Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat berhimpun dalam FPK yang dibentuk dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.

"Karimun yang berada di perbatasan, dengan masyarakatnya yang heterogen memiliki tantangan dan ancaman. FPK diharapkan mampu mengelola tantangan dan ancaman itu sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Ia menuturkan, kerukunan hidup antarumat beragama, suku, ras dan antargolongan yang sudah lama terbangun merupakan kerja sama semua pihak yang tanggap dalam meredam benturan antarwarga agar tidak membesar menjadi konflik yang dapat merugikan dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Jadi, intinya jangan biarkan gesekan sekecil apapun. Tanggapi dengan serius dengan melakukan upaya perdamaian," katanya.

Ia berharap rapat kerja tersebut melahirkan program kerja yang memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

"Situasi yang aman dan kondusif adalah modal utama dalam mengembangkan kawasan perdagangan bebas. Investor tidak akan mau menanamkan modalnya kalau situasi tidak aman," kata dia.

Ia mengharapkan, para peserta rakor membahas berbagai persoalan serta bersama-sama melahirkan solusi serta rekomendasi untuk dilaksanakan pemerintah daerah.

FPK menggelar rapat koordinasi dengan mengusung tema "Terjalinnya Kerja Sama dan Koordinasi Pembauran Kebangsaan Menuju Karimun yang Aman dan Kondusif". Rapat koordinasi selama satu hari tersebut diikuti 75 peserta yang merupakan pengurus FPK kabupaten dan 12 kecamatan.

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD Kesbang) Karimun, Hurnaini, rakor tersebut bertujuan untuk membangun sinergitas sesama pengurus FPK dalam membangun komunikasi dengan masyarakat yang beranekaragam suku, agama, ras dan budaya.

"Dengan kerja sama yang sinergis, FPK diharapkan dapat meminimalisasi konflik antar-SARA, melalui forum dialog, sosialisasi dan sebagainya, dan berinteraksi dengan masyarakat dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian," kata dia.

Hurnaini menambahkan, FPK juga diharapkan dapat melaksanakan tugas dan merealisikan program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

"Sehingga masyarakat dapat menghayati apa itu wawasan kebangsaan," ucapnya. (Antara)

Editor: A Jo Seng Bie