Wantimpres Soroti Pelabuhan Tikus Batam

Jumat, 26 Februari 2016 02:40 WIB

Sudah jadi tempat masuk narkoba, bahan pangan ilegal dan lainnya. Narkoba ini yang paling kita antisipasi. Ini bukan bisnis kecil, nilainya miliaran

Batam (Antara Kepri) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto, menyoroti banyaknya pelabuhan tikus di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai pintu ke luar-masuknya barang haram, termasuk narkoba.

Sidarto di Batam, Kamis, menyatakan mendapatkan laporan langsung dari intelejen yang menyatakan masih banyak pelabuhan tidak resmi di kota itu.

"Sudah jadi tempat masuk narkoba, bahan pangan ilegal dan lainnya. Narkoba ini yang paling kita antisipasi. Ini bukan bisnis kecil, nilainya miliaran," kata dia.

Ia meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan persoalan itu, agar pelabuhan ilegal tidak dijadikan pintu masuknya narkoba.

"Saya pribadi sampai sekarang harus mengawasi cucu-cucu saya dari bahaya narkoba. Ini membuat semua orangtua was-was, kalau bukan kita yang menjaga keluarga sendiri," kata dia.

Citra Batam harus terus dijaga dengan baik, karena menurut dia, wajah Batam adalah wajah Indonesia.

Sebagaimana semangat Presiden Joko Widodo dalam membangun daerah terdepan, Batam harus dipercantik dan diperdayakan.

Dalam kesempatan itu, Sidarto mengaku dengan kemajuan di Batam.

Ia bercerita, pertama kali datang ke Batam pada 1976, mewakili Kapolri bertemu dengan investor dari Singapura. Kala itu, Batam belum berkembang. Namun kini, Batam sudah maju di tiga bidang utama, perdagangan, investasi dan pariwisata.

"Saya dengar Batam menjadi kota penyerap wisman terbesar ke-3 di Indonesia setelah Jakarta dan Bali, saya bangga. Meskipun, lama tinggalnya belum sampai satu minggu," kata dia.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengaku pelabuhan tikus ada di Batam sejak dulu.

Pemda, melalui Camat, Lurah dan RT/RW melakukan pengawasan bersama aparat keamanan.

"Wujud pelabuhan ini memang ada, tapi bagaimana supaya tidak dimanfaatkan untuk yang aneh-aneh, harus kita bersama yang jaga." Saya melalui perangkat pemko sudah, tapi bea cukai dan kementerian juga perlu mengawasikan," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto