Batam (Antaranews Kepri) - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menyampaikan kondisi Free Trade Zone (FTZ) Kota Batam yang belum berjalan maksimal kepada Dewan Pertimbangan Presiden.
Kepala BP Batam Lukita, Batam, Selasa, mengatakan hal tersebut terjadi karena ada Kementerian dan Lembaga yang menyamakan posisi FTZ sama dengan daerah lainnya di Indonesia.
Padahal, kata Lukita, posisi Batam yang dekat dengan Selat Malaka, Singapura dan Malaysia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi double digit seperti dulu.
"Tapi karena adanya aturan dan regulasi-regulasi yang menahan investor datang ke sini," katanya.
Lukita berharap hal ini bisa menjadi perhatian Wantimpres sehingga pertumbuhan ekonomi Batam bisa kembali jaya seperti di era kepemimpinan Presiden ketiga BJ Habibie saat menjadi Kepala Otorita Batam.
Pihaknya juga berharap FTZ di wilayah Kabupaten Bintan bisa sama-sama tumbuh agar Batam dan Bintan bisa sama-sama menjadi penopang perekonomian di Provinsi Kepri. "Dukungan dari Wantimpres untuk mendorong pembangunan jembatan Batam-Bintan sangat diperlukan," ujarnya.
Saat ini, kata Lukita, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nurdin Basirun sedang memaparkan pembangunan jembatan Batam-Bintan kepada Presiden Joko Widodo. Selain itu Lukita menyampaikan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kota Batam.
Salah satu harapannya yaitu peningkatan universitas di Kota Batam agar SDMnya bisa bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke Batam.
"Agar talent-talent di Batam siap menyongsong sumber ekonomi di Batam yang baru adalah mengenai logistik, hitech, digital dan tourism," katanya.
Karena itu, lanjut Lukita, merupakan sumber pertumbuhan ekonomi Batam ke depan di samping menjaga industri yang sudah ada seperti galangan kapal, minyak dan gas serta elektronik.(Antara)
Editor: Rusdianto
Komentar