Wantimpres Kumpulkan Masukan Mengenai KPBPB Batam

Jumat, 26 Februari 2016 01:36 WIB

Kami ingin mendapat masukan, input, usulan untuk Batam yang lebih baik. Tidak hanya 'survive', tapi yang menjadi yang terdepan

Batam (Antara Kepri) - Dewan Pertimbangan Presiden mengumpulkan masukan dari pejabat pemerintah daerah terkait evaluasi pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB) di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

"Kami ingin mendapat masukan, input, usulan untuk Batam yang lebih baik. Tidak hanya 'survive', tapi yang menjadi yang terdepan," kata Ketua Wantimpres, Sri Adiningsih.

Presiden tengah mengevaluasi pelaksanaan kawasan khusus Batam, agar memiliki daya saing tinggi, dan memenangkan persaingan.

Pemerintah menilai Batam memang perlu diberikan kekhususan, karena berbagai keistimewaannya. Dan kini, kekhususan Batam hanya untuk perdagangan bebas, pelabuhan bebas.

"Kalau lebih baik, kenapa berhenti di pelabuhan bebas perdagangan bebas, karena plus, plus, plus bisa lebih baik, bila diperlukan," kata dia.

Karena salah satu komponen dalam kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN, adalah ASEAN Comprehensive Investment Agreement. Penanaman modal bisa dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja.

Jika Batam tidak segera bebenah, maka akan ditinggalkan penanam modal, tidak hanya investor asing, tapi juga investor dalam negeri.

"Itu satu-satunya pilihan, kita harus memperbaiki diri," kata dia.

Di tempat yang sama, anggota Wantimpres, Sidarto mengatakan Batam sebagai daerah terdepan Indonesia harus dibangun, dipercantik dan diberdayakan.

"Wajah Batam adalah wajah Indonesia," kata dia.

Pada kesempatan itu, ia mengaku bangga dengan Batam, yang menjadi penyerap wisman ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Bali.

Dalam rapat terbuka itu, Wali Kota Batam memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan kepada Watimpres.

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Batam Suhartini meminta pemerintah pusat memberikan perhatian kepada ketahanan pangan di Batam, yang saat ini masih bergantung pada daerah lain.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Zarefriadi memberikan masukan terkait masalah perburuhan.

"Yang paling menjadi masalah mogok kerja dan demonstrasi," kata dia.

Ia berharap Watimpres dapat memberikan masukan kepada Presiden terkait masalah-masalah itu. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.